Anggaran Pilkada 2020 Dipastikan Naik, Ini Sejumlah Alasannya

200
Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib

Kendari, Inilahsultra.com – Tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 sudah akan dimulai pada September 2019.

Di Sulawesi Tenggara, ada tujuh daerah yang dijadwalkan menggelar pilkada serentak. Yakni, Konawe Utara, Konawe Selatan, Buton Utara, Muna, Wakatobi, Kolaka Timur dan Konawe Kepulauan.

- Advertisement -

Terhadap agenda lima tahunan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra telah memanggil KPU kabupaten atau kota yang menggelar pilkada untuk diasistensi penganggarannya.

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib mengatakan, sudah ada lima daerah yang diketahui usulan anggarannya. Yakni, Muna sebesar Rp 46,2 miliar, Wakatobi Rp 27,5 miliar, Konawe Selatan Rp 52,7 miliar, Konawe Utara Rp 30,2 miliar dan Konawe Kepulauan Rp 30,6 miliar.

“Untuk Kolaka Timur dan Buton Utara nanti dikoordinasikan besok,” kata La Ode Abdul Natsir, Selasa 2 Juli 2019.

Jumlah yang akan diusulkan oleh KPU kabupaten atau kota ke pemerintah daerah masing-masing itu dipastikan lebih besar atau bertambah signifikan bila dibandingkan dengan pilkada 2015 lalu.

Menurut Natsir, besaran biaya pilkada bertambah karena beberapa faktor. Misal, adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pada Pilkada 2015 lalu, honor Ketua PPK hanya Rp 1 juta. Dengan adanya PMK di atas, honor ketua PPK naik 100 persen menjadi 1.850.000 atau Rp 1,8 juta.

Begitu pula dengan anggota PPK. Pada 2015 lalu, honornya hanya Rp 800 ribu menjadi Rp 1.650.000 atau Rp 1,6 juta.

“Demikian pula dengan PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih berbasis TPS,” jelasnya.

Baca Juga :  Ritual Haroa dan Berebut "Menculik" Modhi di Muna

Faktor lain meningkatnya kebutuhan anggaran pilkada adalah debat. Pilkada 2015 lalu, debat hanya dilakukan sekali. Kali ini, debat berdasarkan ketentuan harus dilaksanakan dua kali.

Faktor selanjutnya adalah asumsi jumlah pasangan calon. Makin banyak paslon, maka biaya pilkada akan ikut lebih besar.

“Sebab paslon ini akan menentukan kebutuhan alat peraga dan bahan kampanye yang dibiayai KPU,” bebernya.

Khusus bahan kampanye saja, seperti pamphlet dan poster, berdasarkan aturan, pengadaannya berbasis jumlah kepala keluarga.

“Nah, kalau dihitung KK kali jumlah calon itu berapa. Ini dianggarkan untuk masing-masing calon. Kalau lima calon bagaimana,” ujarnya.

Terhadap seluruh perkiraan anggaran ini, sebut Natsir, KPU kabupaten kota yang menggelar pilkada sudah harus berkomunikasi dengan pemerintah daerah masing-masing untuk segera dilakukan pembahasan.

Sebab, anggaran pilkada sudah harus dialokasikan pada APBD Perubahan 2019 untuk pelaksanaan tahapan persiapan. Sisanya, dialokasikan di APBD induk 2020.

“Tahapan persiapan sudah dilakukan pada September 2019. Karena berdasarkan draft hasil uji public dilakukan KPU RI direncanakan pilkada 2020 dilaksanakan pada 23 September 2020,” jelasnya.

Dalam uji publik itu juga, sudah disebutkan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara KPU dan pemerintah sudah harus dilaksanakan 1 Oktober 2019.

“Tentu, dengan jadwal NPHD ini, maka sudah harus dibahas dan berapa yang harus disiapkan pemda untuk kegiatan tahapan persiapan dan berapa yang disiapkan dalam APBD induk,” tuturnya.

Ia berharap, dalam penganggaran nanti, Pemda diharapkan bisa diajak komunikasi dengan baik. Komunikasi yang dimaksud adalah penganggaran pilkada ini adalah rasionalisasi berdasarkan analisis dan standar belanja, bukan negosiasi.

Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, penganggaran pilkada menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Baca Juga :  Damin Kembali Dilantik Jadi Direktur PDAM Tirta Anoa Kendari

“Kita, tentu bukan soal jumlah besar atau kecilnya anggaran ini. Tetapi, anggaran yang nanti dimintakan ke pemda, harus lah cukup memenuhi seluruh kebutuhan anggaran baik tahapan persiapan dan penyelenggaraan,” pungkasnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here