Kendari, Inilahsultra.com – Banyak pihak terkejut dengan terpilihnya Abu Hasan secara aklamasi memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Sultra, Sabtu 27 Juli 2019 di Hotel Same Kendari.
Padahal, sebelumnya, dalam usulan ke DPP, tak ada namanya. Yang ada adalah Hugua, Hasan Basri dan Litanto.
Selain tiga nama itu, ada Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas yang namanya berhembus kencang. Lukman pun digadang-gadang menjadi orang yang pas menggantikan Hugua.
Arena Konfercab DPC PDI Perjuangan Kabupaten atau kota yang rencananya bersamaan dengan konferda di Hotel Plaza Inn Kendari, nama Lukman mengerucut. Bahkan, ia kabarnya didukung puluhan pengurus tingkat DPC. Termasuk sudah tuntasnya lobi-lobi di tingkat DPP.
Namun, konferda tingkat DPD urung dilaksanakan. Malah, konfercab lebih dulu kelar dengan melahirkan ketua, sekretaris dan bendahara di 17 kabupaten atau kota.
Belakangan, konferda baru digelar pada 27 Juli 2019 di Hotel Same Kendari. Di arena konferda, nama Abu Hasan menyeruak ke permukaan.
Bahkan, DPP sudah “menentukan” lebih dulu di Jakarta sebelum proses pemilihan digelar di Kendari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Mindo Sianipar tidak menjelaskan alasan detil DPP menunjuk Abu Hasan menakhodai partai merah ini.
“Hugua sudah 10 tahun, jadi perlu regenerasi,” katanya.
Selain pertimbangan masa jabatan Hugua, DPP juga memperkirakan kesibukkan Hugua yang kini menjadi anggota DPR RI.
“Jadwal rapat PDI Perjuangan sekarang kan setiap minggu,” jelasnya.
Berkait alasannya memilih Abu Hasan, ia berpangkal pada usulan. Tak hanya DPC atau DPD yang berhak mengusul, melainkan juga DPP.
“Di dalam penetapan, tidak hanya mempertimbangkan usulan. Termasuk psikotes. Dalam menetapkan ketua, cukup rinci data datanya,” jelasnya.
Ia juga tidak menampik, munculnya Abu Hasan tidak terlepas dari posisinya sebagai Bupati Buton Utara. Tapi itu salah satu prasyarat dari sekian banyak syarat lainnya.
Selain itu, ia juga menyebut, kekaderan bukan menjadi dasar penilaian meskipun Abu Hasan terbilang baru di PDI Perjuangan.
“Melihat PDI itu tidak hanya lihat lama jadi anggota partai makanya ada tes. Itu karena ideologisnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Sultra demisioner Hugua menyebut, pergantian dirinya terdapat beberapa alasan.
“Saya sudah 10 tahun sudah waktunya regenerasi. Kader mumpuni, di sana ada bupati dan wakil ketua DPRD,” jelasnya.
Di PDI Perjuangan, kata dia, prosesnya pergantian ketua berbeda dengan partai lain. Tak ada voting, yang ada musyawarah.
“Ini hasil voting terjadi diskusi di DPP,” katanya.
Soal dipilihnya Abu Hasan, Hugua pun tidak tahu. Ia memungkinkan, Abu Hasan bisa mulus menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Sultra karena usulan dari berbagai tingkatan, DPC, DPD hingga DPP.
“Semua tingkatan punya kewenangan dan hak yang sama untuk mengusul. Tentu, ada pertimbangan DPP,” jelasnya.
“Kenapa memilih pak Abu Hasan, tentu itu pertimbangan DPP,” ujarnya.
Abu Hasan Jalan Tengah
Terpilihnya Abu Hasan banyak pihak berpandangan sebagai jalan tengah dari hiruk pikuk politik di internal PDI Perjuangan.
Munculnya nama Lukman Abunawas dan Hugua diyakini menjadi wacana persaingan baru di partai merah tersebut.
Gagalnya Lukman Abunawas dan Hugua bisa saja tak lepas dari konstalasi politik di daerah. Bisa saja, ada faktor lain gagalnya keduanya untuk memimpin kembali partai tersebut.
Namun, Lukman Abunawas tidak mempersoalkan jika gagal sebagai Ketua DPD PDIP Sultra.
“Tidak terpilih sebagai ketua DPD tidak ada masalah,” katanya.
Sebelum konferda, Lukman sudah lebih dulu meyakinkan DPP dengan menghibahkan poskonya sebagai kantor PDI Perjuangan Sultra.
Hanya saja, Lukman membantah bahwa hibah poskonya untuk kantor partai sebagai cara untuk “menggaransikan” komitmennya jika terpilih sebagai ketua DPD PDIP Sultra.
“Kemarin siapkan itu bukan untuk terpilih ketua DPD. Saya sebagai kader harus membantu perkembangan (partai),” tuturnya.
“Saya sudah lapor ke sekjen (soal hibah posko ke PDIP),” tambahnya.
Ia menyebut, menghibahkan posko untuk partai bukan untuk kepentingan politik atau kendaraan politik selama menjabat Wakil Gubernur Sultra. Sebab, di PDIP Sultra ia menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Partai.
Sementara itu, Abu Hasan sendiri, tidak pernah menyangka bahwa dia menjadi Ketua DPD PDIP Sultra.
“Saya lebih terkejut lagi. Saya baru dilantik minggu lalu (sebagai Ketua DPC PDIP Butur),” katanya.
Pada Jumat kemarin, Abu Hasan mengaku ditelpon oleh pengurus DPP PDIP Wiryanti Sukamdani agar ia segera mencari penggantinya sebgai Ketua DPC PDIP Butur.
“Saya juga kaget. Kenapa harus mencari pengganti saya,” ujarnya.
Ternyata, permintaan itu terkait pengisian jabatan yang ditinggalkannya. Sebagai gantinya, ia diberi jabatan lebih tinggi, sebagai Ketua DPD PDIP Sultra.
“Bapak di DPD, sudah lah ini pemutusan da perintah partai,” kata Abu menirukan percakapannya dengan Wiryanti.
Terhadap perintah itu, mau tidak mau ia harus laksanakan. Sekalipun itu tugas dan tanggung jawab yang berat.
“Saya apa pun perintah partai saya laksanakan,” tekannya.
Ia juga mengaku, tidak paham apa pertimbangan DPP memilih dirinya. Termasuk soal jalan tengah bagi partai atas pertarungan Lukman Abunawas dan Hugua.
“Saya tidak tahu apakah ini jalan pinggir atau apa. Tapi ini terbaik bagi partai untuk sementara pilihannya harus ke saya,” tuturnya.
Dalam menjalankan roda partai, dalam waktu dekat ini Abu Hasan akan melakukan konsolidasi dalam tiga hal.
Konsoldiasi ideologi, tetang nilai kultural di kalangan pengurus bahwa partai tidak ada sekat suku dan agama.
Kemudian, konsolidasi program kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
Terakhir, konsolidasi struktural partai. Partai akan besar jika terstruktur dari pusat sampai ranting.
“Termasuk menghadapi pilkada 2020,” pungkasnya.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
