Terganjal Aturan, Lukman Abunawas Terancam Tak Lolos Calon Ketua KONI

1270
Tim tujuh penjaringan dan penyaringan Calon Ketua KONI Sultra saat menggelar konferensi pers. (Pandi/Inilahsultra)
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Tim tujuh penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sultra telah terbentuk 31 Agustus 2019 lalu.

-Advertisements-

Tim tujuh ini ditetapkan dalam forum rapat anggota tahunan (RAT) KONI Sultra bersamaan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi calon saat akan maju.

Ketua tim penjaringan dan penyaringan KONI Sultra Pahri Yamsul mengaku, sejak diputuskan dalam RAT, tim tujuh sudah mulai bekerja dalam jangka waktu 21 hari ke depan.

“Kita ingin percepat pemilihan Ketua KONI Sultra karena kita ini sudah tergolong terlambat,” kata Pahri Yamsul saat konferensi pers, Senin 2 September 2019.

Sejatinya, pemilihan Ketua KONI Sultra ini digelar pada Februari 2019. Hanya saja, tim yang dibentuk sebelumnya tidak bekerja maksimal.

Sementara, di sisi lain, seluruh cabang olahraga tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Pra-PON dan PON yang rencananya akan digelar di Papua.

Berdasarkan wacana yang muncul, ada dua kandidat yang bakal maju pada pertarungan Ketua KONI Sultra. Yakni, inkumbent yang juga Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas dan Agista Ariany yang juga istri Gubernur Sultra.

Khusus Lukman, bila menilik persyaratan yang ditetapkan dalam RAT, agak sulit untuk lolos dalam tahapan pencalonan.

Berdasarkan hasil RAT, ada 10 poin syarat yang harus dipenuhi setiap bakal calon untuk maju. Salah satunya, bukan pejabat publik dan atau struktural.

“Aturan ini harus dipenuhi. Ini sudah syarat yang ditentukan dalam RAT kemarin,” jelasnya.

Pernyataan Pahri ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN). Dalam Pasal 40 disebutkan, pejabat publik dilarang untuk memimpin KONI di berbagai tingkatan.

Senada dengan Pahri, anggota tim tujuh lainnya, Isnain Kimi menyebut, syarat calon dan mekanisme ini telah ditentukan dalam rapat dan disepakati oleh pengurus cabor dan KONI kabupaten atau kota.

“Jadi, ini sudah final syaratnya,” tegas pria yang akrab disapa Naim ini.

Selain bukan pejabat publik, syarat calon yang harus dipenuhi adalah minimal mendapatkan dukungan 30 persen dari pengurus cabor dan 30 persen dari KONI kabupaten atau kota.

Berdasarkan data, ada 37 cabor yang resmi bernaung di bawah KONI Sultra. Selain itu, ada 17 KONI kabupaten atau kota.

“Saat mencalonkan, minimal mendapatkan dukungan masing-masing 30 persen dari pengcab dan KONI kabupaten,” tutur pelatih karate ini.

Dalam musyawarah provinsi KONI Sultra nanti, akan diperebutkan 37 suara cabor, 17 KONI kabupaten atau kota dan tiga suara dari fungsional yang terdiri dari Bapopsi, Bapomi dan Perwosi.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...