Kelangkaan BBM, Dewan Tuding Pertamina Lakukan Pembiaran

371
 

Kendari, Inilahsultra.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari LM Rajab Jinik menilai Pertamina sengaja membiarkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan antrean panjang di SPBU.

Hal ini disampaikan LM Rajab Jinik dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD dengan Pertamina, SPBU dan dinas terkait tentang kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU di Kota Kendari, Jumat 20 Desember 2019.

Ketua Komisi III ini menjelaskan, pihak Pertamina mengakui kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU selalu berulang-ulang di Kota Kendari.

Sebab, kata dia, bukan rahasia lagi di SPBU sering ditemukan pengisian BBM menggunakan jeriken, tandon, tangki rakitan motor atau mobil, penimbunan BBM bahkan ada yang mengantre berkali-kali dengan menampung di tempat penampungan.

Seharusnya, lanjut dia, Pertamina melarang atau menegur bahkan memberikan sanski kepada SPBU yang menyalurkan BBM tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dalam Perpres tersebut SPBU dilarang menjual premium dan solar kepada warga menggunakan jeriken apalagi drum untuk dijual kembali kepada konsumen. Bahkan untuk pembelian BBM yang menggunakan jeriken harus disertai rekomendasi dari instansi terkait untuk kebutuhan tertentu seperti pertanian, perikanan dalam usaha kecil.

“Saya kira sudah jelas dalam rapat, Pertamina mengakui kontrak kerja dengan SPBU semua kewenangan ada di Pertamina dalam memberikan sanksi bagi SPBU yang melanggar pendistribusian BBM. Tapi sanksi tersebut tidak dilakukan bahkan kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU kerap terjadi. Berarti Pertamina tidak tegas membiarkan SPBU-SPBU tersebut,” ujar Rajab Jinik dalam RDP bersama pihak Pertamina dan SPBU.

Politikus Partai Golkar ini menyebut, wacana publik saat ini, kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU, masalahnya ada di Pertamina sendiri tetap membiarkan SPBU meski menyalahi aturan dari pemerintah.

“Kalau Pertamina kemarin mengatakan kelangkaan BBM karena cuaca dan lainnya. Saya pikir ini hanya alasan Pertamina, coba Pertamina tegas memberikan sanksi kepada SPBU yang melanggar, tapi ini tidak jelas,” ujarnya.

Terkait pengawasan di SPBU, Pertamina menyerahkan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), kata Rajab harus sampaikan dan buka aturan tersebut pada saat rapat bersama DPRD, tapi pihak Pertamina tidak memperlihatkan hal tersebut.

“Saya pikir ini yang tidak jelas dari Pertamina tentang tugas dan kewenangannya terhadap SPBU. Kalau memang pengawasan kewenangan BPH Migas tunjukan ke DPRD supaya jelas, tapi mereka tidak mumbuka aturan itu,” jelasnya.

Agar kejadian ini tidak terulang kembali, lanjut Rajab, DPRD memberikan warning Pertamina untuk menyelesaikan kelangkaan BBM dan antrian panjang di SPBU selama dua minggu yang berlaku sejak ditentukan pada saat rapat.

Kalau dua minggu masih terjadi kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU di Kota Kendari, kata Rajab, DPRD akan merekomendasikan ke pemerintah pusat dalam hal ini BUMN untuk dilakukan evaluasi.

“Selama dua minggu permasalahan ini tidak diselesaikan. Maka DPRD akan rekomendasi untuk mengganti pimpinan Pertamina di Kota Kendari, dan rekomendasi tersebut akan kita dibawa langsung di BUMN,” tegasnya.

Sementara itu, Sales Branch Manager VI Sulseltra Arnaldo Andika Putra akan melaksanakan apa yang sudah menjadi rekomendasi DPRD untuk menyelesaikan kelangkaan BBM dan antrean di SPBU di Kota Kendari dengan waktu dua minggu.

“Kami akan berkomitmen melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yg menjadi rekomendasi dari DPRD hasil rapat hari ini,” ujarnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...