Tirawuta, Inilahsultra.com – Kabupaten Kolaka Timur menjadi daerah percontohan penyaluran dana desa di Sulawesi Tenggara.
Hal ini setelah daerah yang dipimpin Tony Herbiansyah itu, menduduki peringkat ke-6 penyaluran DD terbaik se-Indonesia yang disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Jumat 31 Januari 2020.
Dalam pencairkan DD di Januari 2020 ini, Koltim mampu meloloskan 39 desa dari 117 desa yang ada untuk mencairkan DD tersebut.
Menurut Tenaga Ahli (TA) Pemberdayaan Desa Koltim Amran Apity, selama ini banyak pihak beranggapan DD tidak bisa cair di Januari, namun Koltim mampu mewujudkannya.
Dikatakannya, untuk perencanaan desa di Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114, Juni itu sudah mulai sosialisasi. Dengan artian, Juni 2019 sudah mulai sosialisasi perencanaan desa 2020, dan pada bulan Juli sudah harus terbentuk Tim Penyusun RKPDes.
Sehingga,September RKPDes sudah bisa di tetapkan, dan paling lambat 31 Desember APBDes sudah ditetapkan.
Atas raihan prestasi ini lanjut Amran Apity, Koltim meraih penghargaan dari KPP Kolaka, karena ketepatan waktu proses pencairan DD.
“Berdasarkan penjelasan Dirjen Perimbangan dan Perbendaharaan Kementria Keuangan, sesuai PMK Nomor 193, bahwa pencairan DD yang tidak melebihi 7 hari kerja dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekeninv Kas Desa (RKD), akan mendapatkan reward pencairan 60 : 40 persen, di samakan dengan desa mandiri PMK nomor 205,” tuturnya.
Berdasarkan PMK tersebut lanjutnya, dalam pasal 1 menyatakan, pemda yang berperingkat kinerja baik di 2019 berdasarkan PMK 193 nomor 107/2019, tetap diakui penyaluran DD 2020 dengan status Desa Mandiri. Sementara di Sultra kata Amran belum ada Desa Mandiri, melainkan baru Desa Maju.
“Sehingga, kita tetap mengacu pada pencairan 40 : 40 : 20 persen. Namun demikian, penyaluran dana desa di Koltim menjadi contoh bagi kabupaten lainya di Sultra. Keberhasilan tersebut, tidak lepas dari sinergitas dari desa, OPD dan terutama bapak bupati. Karena sekalipun desa bekerja baik, tapi kalau tidak didukung kerjasama yang baik dengan OPD dan tidak disuport oleh bupati, mustahil akan berhasil, serta di dukung pula dengan kerjasama dengan pendamping dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten secara struktural,” tutupnya.
Penulis : Jusbar
