Ketua DPRD Diminta Baca Aturan Sebelum Memenuhi Keinginan Pemkot Kendari

603
 

Kendari, Inilahsultra.com – Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menilai jumlah uang Pemkot Kendari kepada pihak ke tiga kian tidak jelas, karena ada perbedaan data.

“Sampai saat ini Pemkot Kendari belum juga memberikan data yang jelas kepada kita di DPRD, bahkan Sekda Kota Kendari, dia samapikan tidak akan memberikan data utang,” kata anggota DPRD Kota Kendari La Ode Ashar, Kamis 19 Maret 2020.

- Advertisement -

Anggota Komisi III ini menjelaskan, yang menjadi persoalan, Pemkot Kendari enggan memberikan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke dewan dengan alasan belum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

DPRD dan pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan daerah. Olehnya itu APBD adalah dokumen bersama yang tidak bisa diklaim sepihak oleh eksekutif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa, pengawasan atas pelaksanaa APBD dilakukan oleh DPRD.

Menyangkut data utang, kata La Ode Ashar, merupakan bagian dari pelaksanaan APBD, sehingga tak terpisahkan dari dokumen APBD yang menjadi hak DPRD untuk mengetahuinya.

“Sangat keliru jika Pemkot Kendari menilai DPRD tidak bisa mengetahui daftar utang dan menjadi sesuatu yang mereka rahasiakan. Apapun bentuk dokumennya itu milik DPRD juga,” ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi Golkar ini, menilai pimpinan DPRD yang mengamini pendapat eksekutif berkaitan tidak bolehnya data utang diserahkan ke DPRD hanya karena interpretasi. DPRD adalah bagian dari publik, karena perwakilan dari masyarakat sebagaimana pendapat Kepala Inspektorat Kendari.

Seharusnya, kata dia, Ketua DPRD mendalami dulu aturan-aturan yang ada. Apakah benar yang disampaikan Kepala Inspektorat berkaitan boleh tidaknya data utang diserahkan ke DPRD sebelum pemeriksaan BPK.

Kemudian, lanjut dia, Ketua DPRD jangan serta merta meng-iya-kan, harusnya aturan dibaca lebih dulu tentang fungsi DPRD, aturan tentang pemerintahan daerah, dan aturan tentang keterbukaan informasi publik.

“Inilah yang saya maksud DPRD jangan jadi lembaga stempel penguasa. Jika Ketua DPRD serta merta meng-iya-kan pendapat Kepala Inspektorat, maka beliau tanpa sadar merendahkan diri sendiri sekaligus lembaga DPRD,” ungkapnya.

La Ode Ashar melanjutkan, lembaga DPRD tidak bisa diinterpretasikan sebagai publik yang tidak boleh mendapat data publik, akan tetapi DPRD adalah lembaga publik setara eksekutif sebagai pemegang data publik. Karena berkedudukan sama di mata hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggara pemerintahan daerah.

“Saya sarankan kepada Ketua DPRD untuk tidak serta merta meng-iya-kan apa yang disampaikan teman teman Pemkot, agar wibawa lembaga DPRD tetap terjaga dan tidak menjadi stempel keinginan penguasa,” tutupnya.

Sebelumnya Ketua DPRD Kota Kendari Subhan telah menyetujui perubahan Perwali Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD 2020, dengan tujuan untuk membayar utang Pemkot Kendari kepada pihak ke tiga.

“DPRD sudah menyetujui dan sudah klir. Anggota DPRD banyak yang membubuhkan tanda tanggannya,” kata Subhan belum lama ini.

Bahkan politikus PKS ini menilai anggota dewan keliru memahamai perubahan Perwali Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD 2020 ini.

“Pemahaman teman-teman kemarin dikira pemahaman Perda tapi  itu merupakan penjabaran perwali ABPD 2020,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...