Penjara 1 Tahun untuk Warga Gelar Pesta dan Demonstrasi di Tengah Wabah Corona

1423
 

Kendari, Inilahsultra.com – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di 17 kabupaten dan kota untuk melakukan pendekatan persuasif untuk membubarkan kerumunan menyusul adanya imbauan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial.

“Jika hal itu tidak diindahkan warga maka pihak Polda Sultra mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku dengan sanksi tegas pidana penjara paling lama 1 tahun empat bulan,” tegas Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam melalui pers rilisya, Rabu 25 Maret 2020

- Advertisement -

“Intinya kami jalankan aturan yang berlaku, kalau masih ada yang berani melanggar maka sudah tahu sanksinya,” tambahnya.

Bagi pihak-pihak yang tidak menaati imbauan kepolisian untuk membubarkan diri dari kerumunan massa, kata Merdisyam, akan dijerat dengan pasal berlapis yaitu Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP yang isinya barang siapa yang tidak mentaati petugas yang berwenang yang saat ini menjalankan tugas maka hal itu dapat pidana.

“Pembubaran massa merupakan bagian penting dari pencegaan penyebaran wabah virus COVID-19.
Selama ini kami belum menerapkan pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP, namun kami telah persuasif mengingatkan kepada mereka yang melakukan aksi demostrasi. Kami tidak ada alasan bila mereka masih melakukan maka kami akan menjalankan undang-undang tersebut,” katanya.

Menanggapi kegiatan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi yang terpaksa dibubarkan, kata Merdisyam,
karena kegiatan tersebut telah dilarang, dan pihak Polda Sultra telah memanggil pimpinan massa aksi tersebut.

Sebelumnya juga, kata kapolda, demostrasi dengan massa yang sama juga digelar di gedung DPRD Sultra.

“Pihak kepolisian sudah menyampaikan larangan tersebut namun tetap dilanggar. Tapi mereka yang turun aksi masih ngeyel dan tidak mau dengar, padahal kami telah sampaikan jika tetap melakukan aksi maka hal itu melanggar hukum negara dan tentunya masyarakat akan marah karena ada sebagian orang yang tidak taat dengan instruksi pemerintah,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, lanjut Merdisyam, pihak Polda Sultra telah berkeliling ke jalan-jalan mengimbau kepada warga agar tetap berada di rumah dan hindari berkumpul serta menerapkan pola hidup sehat.

“Masyarakat saat ini sudah menghindari berkumpul demi kesehatan seluruh masyarakat. Artinya, warga telah sadar diri bahwa instruksi pemerintah menekan sebaran virus ini hanya bisa dilakukan salah satunya yaitu berusaha berada didalam rumah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Jenderal Pol Idham Azis telah mengeluarkan maklumat tentang Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah mengantisipasi penyebaran wabah virus COVID-19.

Maklumat Kapolri tersebut sudah disebar dan dipastikan masyarakat telah mengetahui yaitu selama masa bencana nasional yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, masyarakat dilarang
mengadakan kegiatan sosial yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendir.

Tidak melakukan Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran-aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya.

Tidak mengadakan kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazzar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. Tidak mengadakan kegiatan olah raga, kesenian, dan jasa hiburan. Tidak mengadakan unjuk rasa, pawai, serta kegiatan lainnya menjadi perkumpulan massa.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...