Wawonii, Pulau Rawan Bencana yang Diizinkan Tambang

806
 

Kendari, Inilahsultra.com – Pulau Wawonii memiliki luas 708,32km2. Dari luasan itu, pulau kelapa ini masuk pulau kecil. Pulau ini berpenduduk 31.688 jiwa (2015). Warga menyebut diri orang Wawonii.

Tak ada dokumen sejarah sejak kapan warga mendiami pulau itu. Namun, warga yang telah berdiam di daerah ini terdiri dari beragam suku di antaranya, Tolaki, Kulisusu (Buton Utara), Buton, Bugis dan Jawa. Bahasa yang digunakan sehari-hari mayoritas bahasa Wawonii yang beberapa kata memiliki kemiripan dengan bahasa Suku Tolaki dan Kulisusu.

- Advertisement -

Wawonii terdiri dari dua kata : Wawo dan Nii yang berarti di atas kelapa. Kata terakhir paling kental dengan masyarakat di sana, Pulau Kelapa. Penamaan Pulau Kelapa ini sesuai potensi pertanian daerah itu yang kaya akan kelapa.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan 2016, kelapa merupakan komoditas paling mendominasi dengan luas 9.798,72 hektare yang tersebar di tujuh kecamatan di pulau tersebut. Hampir seperempatnya berada di Kecamatan Wawonii Tenggara seluas 3.108 hektare. Di kecamatan ini, ada izin PT GKP.

Kabupaten Konawe Kepulauan adalah daerah kategori rawan bencana. Salah satunya gempa bumi. Dari tahun 2007-2019, Stasiun Geofisika Kendari mencatat aktivitas gempa bumi yang terjadi di Konawe Kepulauan sebanyak 1.019 kejadian. Dari jumlah  kejadian tersebut dilaporkan ada 11 kejadian gempa dirasakan.

Kekuatan gempa maksimal paling dirasakan berkekuatan 5 skala richter. Terakhir, Wawonii diguncang gempa 3,3 skala richter pada 6 Juni 2020 lalu.

Rentetan gempa bumi yang terjadi di Pulau Wawonii diakibatkan oleh aktivitas sesar aktif yang terdapat pada Teluk Tolo (Sesar Tolo) dan juga akibat dari aktivitas sesar Kendari Selatan.

Sesar Tolo adalah sesar yang aktif di Sulawesi yang berpusat Sulawesi Tengah dan melintas di Selatan Pulau Wawonii. BMKG memprediksi, sesar ini menyimpan kekuataan guncangan hingga 7 skala richter. Meski demikian, belum ada riwayat tsunami di daerah ini berdasarkan catatan BMKG Kendari.

Dalam catatan Pemda Konawe Kepulauan, struktur utama yang ditemukan di pulau itu diantaranya sesar, lipatan dan kekar. Sesar berupa sesar geser dan sesar normal. Sesar geser yang dijumpai merupakan sesar utama yang diduga merupakan kelanjutan dari sesar geser Lasolo atau Lawanopo Fault. Sementara bagian barat Pulau Wawonii diduga merupakan bagian dari lempeng benua sedangkan bagian timur Pulau Wawonii bercirikan batuan ofolit.

Hal ini lah yang menyebabkan Wawonii salah satu daerah yang rawan bencana berupa kawasan rawan gelombang pasang, banjir, gempa bumi, tsunami, abrasi, dan gerakan tanah.

Kawasan rawan gelombang pasang terjadi di daerah landai seperti Wawonii Tenggara dan Wawonii Timur. Sementara daerah rawan banjir dan rawan gempa hampir semua di kecamatan pulau tersebut.

Khusus rawan gempa terjadi karena Konawe Kepulauan berada di antara patahan Lasolo dan Teluk Tolo. Potensi gempa di daerah ini diprediksi memiliki daya rusak tinggi.

Potensi tsunami juga menjadi salah satu ancaman bagi pulau ini. Bila gempa dengan kekuatan besar dan memicu perpindahan material ke bawah laut dapat memunculkan gelombang pasang yang tinggi. Perpindahan material bawah laut ini dinilai rawan karena kontur tanah pulau itu masuk zona lemah.

Pulau Kecil

Pulau Wawonii adalah satu dari ratusan pulau kecil yang ada di Indonesia. Luasnya 868 km2 atau 86.758 hektare. Meski berstatus pulau kecil, pemerintah mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) di pulau tersebut.

Izin pertambangan pertama kali diterbitkan oleh Lukman Abunawas antara 2006-2007 saat menjabat Bupati Konawe yang mana Wawonii masuk wilayah administrasinya.

Lukman mengklaim, perizinan tambang di Pulau Kelapa sesuai dengan RTRW nasional yang menyebutkan Pulau Wawonii masuk wilayah tambang jenis logam nikel serta pasir dan kerikil.

“Syaratnya diutamakan pelestarian lingkungan hidup, jaminan reklamasi, dan yang utama tidak ada kahar (kerusuhan dan komitmen dengan masyarakat),” jelasnya kepada jurnalis pada Maret 2019 lalu.

Namun, klaim Lukman ini dianggap menyalahi ketentuan seperti diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

Pada Pasal 23 beleid itu disebutkan, pulau-pulau kecil dan perairan diperuntukkan kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budaya laut. Selain itu, untuk usaha pariwisata, perikanan kelautan dan industri perikanan secara lestari, pertanian organik dan peternakan.

“Keberadaan PT GKP, termasuk seluruh perusahaan tambang di Wawonii diduga illegal, sebab, Wawonii adalah pulau kecil,” kata Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar.

Dala Pasal 35 Huruf K, UU N0 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,  Setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya”

Selain itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Privinsi Sulawesi Tenggara dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sultra, pulau kecil dan pesisir tidak diperuntukan bagi pertambangan.

Jeti PT GKP yang berada di Desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara. (Pandi/Inilahsultra.com)

“Dalam batang tubuh RTRW Sultra, tidak ada satu klausul pun yang menyatakan peruntukan pulau Wawonii untuk tambang,” katanya.

Terhadap keberadaan tambang, Pemkab Konkep tengah menyusun rancangan RTRW, yang menyebutkan tidak ada ruang untuk kegiatan pertambangan, salah satunya dengan mengacu pada UU No 27 tahun 2007, khususnya Pasal 1 angka 3, Pasal 35 huruf k, dan Pasal 73 ayat (1) huruf f, dan pertimbangan kelestarian ekosistem.

Aturan lainnya, ikut ditegaskan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No 9 Tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018, tidak mengalokasikan ruang perairan untuk lokasi terminal khusus (tarsus) pertambangan.

“Hasil overlay terhadap titik-titik koordinat geografis lokasi terminal khusus pada peta RZWP3K Sultra, ternyata berada di Kawasan Pemanfaatan Umum, Zona Perikanan Tangkap,” ungkap Melky.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara Saharuddin menyebut, secara topografi dan potensi wilayah serta masyarakatnya, Pulau Wawonii hanya diperuntukan pertanian, pariwisata dan kelautan.

Bila tambang beroperasi, tidak hanya mengancam pertanian sebagai sumber kehidupan warga, melainkan juga pariwisata dan kelautan.

Ia mencontohkan, terminal khusus PT GKP yang dibangun di Desa Sukarela Jaya bisa mengancam nelayan sekitar. Sebab, keberadaan terminal khususnya berada di zona perikanan tangkap.

“Ini bisa mengancam keanekaragaman ekologi laut di pulau itu,” katanya.

Selain mengancam potensi perairan, keberadaan tambang juga bisa mengubah bentang alam di pulau itu yang dikelilingi sungai dan beberapa potensi wisata di sana.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan 2016 tentang peta hidrologi, Pulau Wawonii terdapat 40 perwilayahan daerah aliran sungai (DAS). Secara keseluruhan luas DAS 70.514 hektare tersebar di tujuh kecamatan dan membelah Pulau Wawonii.

Banyaknya DAS di pulau ini menyimpan potensi wisata berupa air terjun dan danau air panas. Air terjun Tumburano setinggi 120 meter dan pemandian air panas Wawolesea paling terkenal di daerah itu.  Kedua potensi alam ini menjadi salah satu daya tarik wisata di pulau ini. Seluruh potensi ini bakal terancam karena hadirnya industri ekstraktif di pulau tersebut.

Hutan di Wawonii juga terbilang masih “perawan”. Berdasarkan data pemerintah daerah di sana, luasnya 952.350,8 hektare. Terdiri dari 117.709 hektare hutan perlindungan dan pelestarian alam (PPA), 120.295 hektare hutan lindung, 352.751 hektare hutan produksi terbatas, dan 361.350,8 hektare hutan produksi biasa.

Atas pertimbangan ancaman kerusakan lingkungan dan konflik sosial masyarakat yang makin mengerucut, ratusan warga Pulau Wawonii menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Sultra pada awal Maret 2019. Demo itu berakhir ricuh dan beberapa warga Wawonii terluka.

Buntut demo ricuh, pertengahan April 2019 Gubernur Sultra Ali Mazi menyatakan mencabut sembilan izin usaha pertambangan di Pulau Wawonii. Yakni, PT Hasta Karya Megacipta, PT Pasir Berjaya Mining, PT Derawan Berjawa Mining (dua izin), PT Cipta Puri Sejahtera, PT Natanya Mitra Energi (dua izin), PT Investa Pratama Intikarya, dan PT Kharisma Kreasi Abadi.

Namun, pencabutan IUP bukan karena keberadaan tambang bertentangan dengan aturan melainkan telah habis masa berlakunya. Sementara enam perusahaan tambang lainnya PT Alatoma Karya, PT Bumi Konawe Mining, PT Gema Kreasi Perdana (dua izin), PT Kimco Citra Mandiri, dan PT Konawe Bakti Pratama hanya diberhentikan sementara.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh, enam perusahaan tambang yang tersisa memperoleh luasan IUP 7.558,41 hektare.

Di tengah penghentian sementara itu, belakangan PT GKP beroperasi kembali bahkan menerobos lahan warga yang kemudian memicu konflik antar-warga hingga dilaporkannya warga ke polisi.

Ali Mazi pernah menyatakan bahwa IUP di Pulau Wawonii akan dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Namun, saat ditagih janjinya itu, politikus NasDem ini malah lebih cenderung mendukung kehadiran tambang.

“Kalau konflik itu biasa lah, namanya hidup dalam rumah tangga aja kaka beradik ada ribut-ribut. Biasa. Kalau konflik kita tangani,”katanya saat ditanyakan tindak lanjut pemerintah dan sikap kukuh warga menolak tambang, 6 April 2020.

Menurut Ali Mazi, warga yang menolak tambang belum memiliki kesadaran akan pentingnya tambang. Ia menyebut, di satu daerah tidak boleh juga tidak ada potensi sumber daya alamnya.

Peta Pulau Wawonii. (Dok Jatam)

“Kalau ada potensi sumber daya alam tidak manfaatkan, tuhan juga marah,” ujarnya.

Ali Mazi mengklaim, pulau kecil dan pulau besar sama saja. Tak ada aturan yang melarang izin tambang diterbitkan di pulau kecil semacam Wawonii.

“Semua ini pulau, tergantung Allah. Allah menyedot, mati semuanya,” tambahnya.

Sementara pihak perusahaan tetap kukuh pada pendiriannya bahwa izin tambang yang mereka peroleh di Pulau Wawonii memiliki legalitas dan prasyaratnya terpenuhi.

“(Keberadaan tambang) ini juga kan adalah bagian dari kebijakan nawacita Presiden Joko Widodo,” kata Bambang Murtiyoso saat masih menjabat Manager Operasional PT GKP dihubungi 3 Desember 2019 lalu.

Jurnalis sudah mengkonfirmasi pernyataan Bambang ini ke manajemen baru PT GKP, Anie Rahmi. Ia mengaku tidak ingin memberikan komentar hal yang sudah berlalu terlebih sudah dijelaskan Bambang sebelumnya.

Menurut versi PT GKP, seluruh prasyarat legalitas dari semua kementerian terkait sudah clear and clean (CnC).  Selain itu, GKP. Sebelumnya, luas izin usaha pertambangan (IUP) PT GKP 950 hektare. Namun diperbaharui pada Maret 2018 menjadi 850 hektare karena masuk hutan lindung. Dari 850 hektare itu, seluas 707 hektare memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Ia juga mengklaim, keberadaan izin mereka di pulau keccil tidak bertentangan dengan aturan. Sebab, kegiatan pertambangan sekalipun pulau kecil tetap diatur yang terpenting tidak merusak lingkungan. Selain itu, ia juga menyebut pembangunan terminal khusus sudah mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan.

“Kita menambang saja belum kita baru bangun sarana dan prasarana, apa yang kita rusak di situ. Harita ini menambang good mining practice, dan tata kelola air yang baik. Kita ingin buktikan dulu, jangan langsung diklaim,” ujarnya.

Ia juga membantah dituduh melakukan pelanggaran pembangunan terminal khusus (tersus) PT GKP di Desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara. Menurutnya, pembangunan tersus sudah mendapatkan rekomendasi Penjabat Gubernur Sultra Teguh Setyabudi pada 2018 lalu dan izin dari Dirjen Hubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Bambang juga menyebut, penggusuran lahan milik warga bukan sebagai pelanggaran hukum. Sebab, PT GKP hanya melaksanakan hak yang diberikan untuk membangun jalan hauling dari lokasi IUP ke dermaga tersusnya.

“Izin yang menyertai, seperti Amdal, UKL UPL dan tersus (terminal khusus) sudah lengkap. Artinya, apa yang diragukan lagi? Kalau kita mau buka-bukaan juga boleh, makanya jangan asal menuding,” ujarnya. (Bersambung)

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Editor : Aso

Tulisan ini merupakan kerjasama antara LBH Pers dengan 10 jurnalis di seluruh Indonesia tentang program Beasiswa Jurnalis Pembela HAM Lingkungan.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...