Kendari, Inilahsultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan bekerjasama dengan Tim Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) Kota Kendari untuk mengetahui anggaran yang dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.
“Kami akan pertanyakan keterbukaan pengelolaan anggaran, dan ini harus kita kedepankan, apalagi situasi pandemi seperti ini harus ada keterbukaan,” kata Ketua DPRD Kota Kendari Subhan, Kamis 28 Agustus 2020.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, setiap enam bulan dalam satu tahun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dievaluasi di DPRD tentang serapan anggaran dan rencana program Pemkot untuk enam bulan ke depannya.
“Kami di DPRD memiliki hak untuk mempertanyakan program anggaran kegiatan yang sudah berjalan dan rencana yang akan dianggaran berikutnya. Kami akan melaksanakan fungsi pengawasan yang melekat di DPRD, karena biar bagaimanapun pengelolaan anggaran merupakan hak DPRD untuk mempertanyakan,” tutupnya.
Sementara anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Ashar menjelaskan, sebelumnya Wali Kota Kendari menyampaikan di hadapan anggota dewan, bahwa pada 2020 tidak ada proyek yang jalan karena anggaran direfocusing untuk penanganan Covid.
Namun, fakta di lapangan, Pemkot Kendari telah mengalokasikan dana sebesar Rp500 juta untuk pengaspalan jalan di Kompleks perumahan Polda Sultra.
“Ini aneh bagi saya, soalnya wali kota pernah mengatakan kepada kami tidak ada pekerjaan yang jalan, tapi tiba-tiba muncul proyek pengaspalan jalan di Kompleks perumahan Polda Sultra. Saya menilai Pemkot sudah tidak jujur dan ini harus dijelaskan secara terbuka ke DPRD, karena sudah tidak sesuai apa yang disampaikan,” jelasnya.
Penulis : Haerun
