Dewan Minta Pemkot Kendari Perhatikan Fasilitas dan Infrastruktur BTN PNS

50
LM Rajab Jinik

Kendari, Inilahsultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memperhatikan fasilitas dan infrastruktur di perumahan PNS atau biasa dikenal BTN PNS yang terletak di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga.

Anggota DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik mengatakan, kondisi BTN PNS cukup memprihatinkan. Tidak ada lampu jalan dan kondisi jalan di dalam perumahan sudsh rusak. Sampai saat ini, kondisi tersebut belum juga ada perhatian dari pemerintah kota.

- Advertisement -

“Infrastruktur jalan rusak dan belum teraspal. Tidak ada juga lampu jalan dalam perumahan dan rainase yang tidak memadai. Kita minta ada perhatian dari pemerintah kota, karena sebagian penghuni BTN PNS adalah PNS yang bekerja di Kota Kendari,” kata LM Rajab Jinik, Senin 1 Maret 2021.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari mengatakan, harusnya pemerintah kota memberikan perhatian penting terhadap ASN yang tinggal di perumahan PNS. Jangan hanya fasilitas kantor yang dibangun tapi fasilitas ASN juga harus diperhatikan.

“Sebagai tulang pungung pelaksana teknis pembangunan di Kota Kendari yang melayani rakyat, ASN harus diberikan fasilitas oleh pemerintah Kota Kendari dalam bentuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas lampu jalan di BTN PNS,” ujarnya.

Anggota Fraksi Golkar ini mengatakan, banyak perumahan atau BTN di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ini fasilitas dan infrastrukturnya sangat luar biasa pembangunan dari pemerintah kota.

“Banyak BTN luar biasa dibantu oleh pemerintah kota diaspalkan jalannya, ada penerangan lampu jalan, dibuatkan drainase dan sebagainya. Tapi di BTN PNS kurang lebih 90 persen dihuni oleh ASN yang bekerja di Pemkot kendari dan melayani rakyat Kota Kendari tidak difasilitasi dengan baik dan mengkhawatirkan kondisinya,” ujarnya.

Rajab Jinik meminta pihak pengembang khususnya PT Patmindo Raya yang mengelola BTN PNS harus berkaloborasi dengan pemerintah kota dalam mengusulkan apa yang harus diperhatikan di dalam perumahan dan jangan hanya dia dan menunggu.

“Walaupun ini tanggung jawab pemerintah, tapi harus ada usulan yang masuk dari pihak pengembang terkait apa-apa yang harus kita benahi. Ini penting sinergitas antara pelaksana teknis dan sumber daya manusia berjalan dengan baik dan kita harapkan apa yang menjadi tujuan pembangunan kita di Kota Kendari bisa merata,” ujarnya.

Kemudian, ia meminta lurah dan RT
mendata orang-orang yang tinggal di BTN PNS, karena dalam perumahan ada persoalan lingkungan mempengaruhi yang tidak ditata dengan bagus.

“Masa di dalam BTN PNS ada bengkel besar yang tidak sesuai peruntukannya. Bukan kita melihat tidak bisa tapi itu bisa mempengaruhi dan merusak lingkungan di sekitarnya karena tidak diperuntukan untuk itu. Kita minta pengembang untuk merapikan dengan membuat sebuah ketentuan,” ujarnya.

Untuk itu, Komisi III akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari mempertanyakan aset perumahan PNS sudah diambil alih oleh pemerintah kota atau masih dimiliki oleh pengembang.

Kemudian Komisi III akan berkaloborasi dengan pemerintah kota melalui PUPR memasukan apa yang menjadi infrastruktur kebutuhan masyaramat di BTN PNS.

“Nanti kita akan kordinasikan dengan dinas PUPR dan mempertanyakan sudah diserakan atau belum. Bagusnya harusnya tanggungjawab pengembang ada dan tanggung jawab pemerintah kota juga ada. Kemudian kita akan perjuangkan infrastruktur kebutuhan masyarakat di BTN PNS,” jelasnya.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...