BacakanKendari, Inilahsultra.com – Penerimaan bantuan presiden (Banpres) atau bantuan lansung tunai (BLT) UMKM bagi pelaku usaha mikro kembali dibuka oleh pemerintah untuk memulihkan perekonomian masyarakat.
Batuan yang telah diluncurkan pemerintah sejak Agustus 2020 hanya diberikan kepada pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan atau menerima bantuan peminjaman atau sejenisnya dari pihak perbankan.
Untuk memastikan data-data penerima bantuan tersebut di Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) tepat sasaran. Maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari terlibat langsung dalam pengawasan Banpres untuk memastikan verfikasi data penerima.
Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Andi Sulolipu mengatakan, sebelumnya data penerima Banpres banyak salah atau tidak tepat sasaran mulai dari pejabat publik, ASN hingga TNI, Polri yang menerima dari Presiden Joko Widodo ini.
“Supaya penerima Banpres ini tepat sasaran kepada yang berhak menerima, sekarang dewan terlibat dalam pengawasan data-data penerima bantuan tersebut,” kata Andi Sulolipu saat ditemu di kantornya, Selasa 27 April 2021.
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, dewan akan terus melakukan pengawasan dan mencari kelemahan Banpres setelah itu berkonsultasi di kementerian mencari formula tepat untuk penyelesaiannya, agar tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Jangan sampai kelemahan Banpres, kata Andi Suloliou, dapat dimanfaatkan oleh pemilik usaha dadakan yang tiba-tiba mengurus penerimaan Banpres.
“Jangan sampai ada pedagang dadakan, padahal bukan UMKM. Kita akan terus memantau sejauh mana akan diverifikasi data calon penerima Banpres,” tutupnya.
Penulis : Haerun
