Pasarwajo, Inilahsultra.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Buton La Ode Zilfar Djafar mewakili Bupati Buton membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten Buton, di anjungan Kantor Bupati Buton, Senin 26 April 2021.
Kegiatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Buton ini mengusung tema “Dengan Gotong Royong Semua Tertolong”.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Cabang BPJS Kota Baubau Andri Nurcahyanto mengatakan, forum komunikasi pemangku kepentingan dengan Kabupaten Buton dilaksanakan setahun dua kali.
Andri berharap ada beberapa dukungan yang akan diberikan Pemerintah Kabupaten Buton kepada BPJS Kesehatan.
Misalnya, mendorong tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Buton, melakukan perpanjangan PKS PBPU-BP Pemerintah Kabupaten Buton sampai 31 Desember 2021, menambah cakupan kepesertaan PBPU-BP Pemerintah Kabupaten Buton bersumber dari Non DTKS dan Non JKN.
Selain itu, memastikan seluruh PNS dan CPNS beserta anggota keluarganya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton terdaftar ke dalam program JKN KIS, mendaftarkan P3K/ Honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton pada program JKN Kiss, memastikan seluruh perangkat desa terdaftar melalui VA pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Buton La Ode Zilfar Djafar mengimbau kepada instansi-instansi terkait untuk melengkapi validasi data masyarakat, para ASN, dan tenaga kerja untuk menindaklanjuti kerja sama dengan BPJS tersebut.
“Dari alokasi anggaran yang kita porsikan sampai dengan 31 Mei 2021. Perlu kita rencanakan kesinambungannya dan kita bicarakan kembali. Semua ketergantungan pada kondisi anggaran di Pemerintah Kabupaten Buton karena keterbatasan fiskal. Hal ini terkait beberapa kegiatan penting yang kita persiapkan yaitu Tuan Rumah Porprov 2022 dan kemungkinan Tuan Rumah Jambore Pemuda Indonesia di Tahun 2021. Jadi banyak alokasi anggaran serta pinjaman pembayaran dan lain sebagainya,” jelas Zilfar.
Jenderal ASN Buton ini menambahkan, di sisi lain penanggulangan terhadap kesehatan masyarakat yang perlu dibiayai dari BPJS. Data yang diperoleh hanya sekitar 10-20 persen. Olehnya itu pemda berusaha mengelola anggaran dengan efektif dan efisien sehingga bisa mencapai UHC.
“Menyangkut seluruh PNS akan diambil datanya di BKD untuk memastikan jumlah PNS, berkaitan dengan iuran-iuran juga sudah ada ketentuannya, perangkat desa masih ada 13 desa yang belum terdaftar,” tuturnya.
Zilfar menginstruksikan, dalam waktu dekat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menyampaikan kepada perangkat desa yang belum terdaftar dapat menyampaikan data secepatnya.
Selain itu, lanjut Zilfar, Dinas Tenaga Kerja perlu mewajibkan seluruh badan usaha di Kabupaten Buton untuk segera mendaftarkan badan usaha dan seluruh tenaga kerjanya.
“Sama halnya dengan Dinas Sosial berkaitan dengan data terkini, kiranya bisa diikuti terus untuk memperbaharui data seiring dengan terjadinya perpindahan penduduk, meninggal maupun kelahiran,” ujar Zilfar.
Reporter: Asep Wijaya
