Gubenur Sultra Rakornas Bersama Presiden, Pemerintah Anggarkan Rp 700 Triliun Pemulihan Ekonomi

57
Acara rapat koordinasi nasional dihadiri oleh Gubernur Sultra Ali Mazi beserta jajaranya dan Walikota Kendari Sulkarnain Kadir.
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara menghadiri rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 Secara Virtual Bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kamis 27 Mei 2021 di Hotel Claro Kendari.

-Advertisements-

Pemerintah RI Joko widodo (Jokowi) menganggarkan Rp 700 Triliun untuk pemulihan ekonomi nasional dalam persiapan dan perencanaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Jokowi mengatakan peran utama dalam pengawasan adalah tercapainya tujuan pemerintah yaitu dengan berbagai macam program yang telah direncanakan.

“Dalam belanja anggaran negara harus bersifat akuntabel dan efektif serta efisien dalam mengikuti prosedur yang ada,” kata Jokowi.

Target yang telah ditetapkan jauh lebih penting dikarenakan hal tersebut sangat ditunggu oleh rakyat.

Tidak hanya itu, Jokowi menuturkan bahwa rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah harus ada dampak positif yang mereka peroleh.

” Tak ada yang disalahgunakan dalam hal belanja negara apalagi dikorupsi, saya selaku presiden dalam hal itu tak ada toleransi terhadap penyelewengan,” tegasnya.

Menurutnya, penyelewengan tersebut sangat merugikan masyarakat apalagi Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.

Selanjutnya, ia menyebutkan bahwa 2021 adalah target percepatan pemulihan ekonomi nasional, karena saat ini Indonesia masih minus yaitu sebesar -0,74.

Untuk itu, pemerintah akan terus akan menggenjot pemulihan pertumbuhan ekonomi dan target pada bulan September yaitu sebesar 7 persen, hal itu harus mendapatkan perhatian yang serius.

Ada tiga perhatian serius Pemerintah RI dalam pemulihan ekonomi nasional.

Yang pertama, percepatan belanja pemerintah yang terus perlu dikawal realisasinya terlebih realisasi belanja nasional sebesar 50 persen dari APBN, serta masih sangat rendahnya belanja daerah.

Kedua yaitu kualitas perencanaan, masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilan sasaran dan tujuan serta tidak sinkron antara daerah dengan nasional.

Ketiga yaitu pentingnya akurasi data, contohnya tak jelasnya data bantuan sosial (Bansos).

Reporter: Iqra Yudha

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...