Laworo, Inilahsultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Muna Barat (Mubar) melakukan kunjungan kerja di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Daerah setempat.
Kunjungan itu terkait dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di lingkup OPD tahun 2020.
Kegiatan ini akan berlangsung selama satu Minggu, mulai kamis, 15 – 21 Juli 2021.
Wakil Ketua DPRD Mubar, Agung Darma mengatakan kunjungan lapangan yang dilakukan ini sudah dimulai sejak Kamis kemarin dan sampai saat ini sudah lima OPD yang dikunjunginya.
Lima OPD itu adalah Inspektorat, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Mubar, Dinas PUPR, BPKAD, Camat Tiworo Selatan dan Camat Maginti.
“Kunjungan lapangan terkait laporan pertanggungjawaban tahun 2020. Kegiatanya sampai Kamis depan,” Kata Agung saat ditemui di Kantor BPKAD Mubar, Jumat, 16 juli 2021.
Menurut Agung, lembaga DPRD sendiri wajib mengetahui seperti apa bentuk realisasi anggaran masing-masing OPD tiap tahunnya. Hal itu juga untuk mengawasi apakah tepat sasaran atau tidak termaksud penggunaan anggaran dana Covid-19 yang sudah di pangkas dimasing-masing lingkup OPD.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPRD Mubar, Rahman mengaku kunjungan tersebut untuk memastikan apakah anggaran yang melekat ditiap instasi OPD sesuai laporan pertanggung jawabannya dengan pekerjaan fisik yang ada dilapangan untuk tahun 2020.
“Kita cocokan realisasi dengan fisik di lapangan, dan ini kaitannya dengan LPJ tahun 2020,” katanya.
Selain realisasi penggunaan anggaran fisik, pihaknya bersama anggota DPRD lainnya juga akan memastikan realisasi penggunan anggaran dana covid-19 pada tahun 2020.
Politisi partai PPP itu juga menyebut, untuk anggaran masing-masing OPD tahun 2020 sudah di refokusing. Anggaran yang di refokusing itu untuk penanganan Covid-19.
Untuk realisasi penggunan dana tersebut, sebagai teknis penanganan Covid-19 di Mubar itu melekat di lima instasi OPD yakni Dinas sosial, BPBD, Disperindag, Satpol PP, Dinkes dan RSUD Mubar.
Berdasarkan hasil kunjungan di instasi terkait dalam hal ini BPKAD, dari puluhan miliar yang masuk, terakhir didistribusikan ke lima OPD itu sebesar Rp 14 miliar untuk penanganan Covid-19 tahun 2020.
“Kalau seperti apa penyalurannya untuk penanganannya nanti tanya juga di OPD terkait,” ucapnya.
Reporter : Muh Nur Alim
