Dewan Akan Telusuri SK Wali Kota Terkait Guru Honorer yang Tidak Digaji

17

Kendari, Inilahsultra.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari kaget mendapat pengakuan sejumlah guru honorer Pendidikan Agama Islam yang mendapat surat keputusan (SK) Wali Kota tapi tidak mendapat gaji dark pemerintah kota (Pemkot) Kendari.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM. Rajab Jinik menjelaskan, semua tenaga honorer di Kota Kendari yang diberikan SK Wali Kota mendapatkan gaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari.

- Advertisement -

“Ini merupakan temuan, karena sampai sekarang ini semua honorer tanpa terkecuali yang ada di Kota Kendari berdasarkan SK Wali Kota itu dibiayai oleh APBD. Karena kita juga setiap tahun ikut mengetuk APBD yang mana di dalamnya sudah memuat SK dan gaji honorer,” jelas, LM. Rajab Jinik, Kamis 26 Agustus 2021.

Politikus Golkar ini menegaskan, pihaknya akan melakukan penelusuran terkait kebenaran SK yang didapatkan oleh sejumlah guru honorer Pendidikan Agama Islam tapi tidak mendapatkan gaji dari pemerintah setempat.

“Kami akan telusuri SK wali kota mana yang mereka pegang dan seperti apa kebijakanya, yang jelas pasti ketahuan siapa yang memegang SK itu. Akan kita pangil mereka (honorer) untuk menanyakan langsung apakah mereka masuk atau tidak, karena ini menyangkut pembiayaan APBD,” tutupnya.

Diberitkaan sebelumnya, sejumlah guru honorer Pendidikan Agama Islan di Kota Kendari yang mendapatkan surat keputusan (SK) Wali Kota ternyata tidak mendaptkan gaji dari pemerintah kota.

Guru yang telah mengabdi untuk mendidik anak bangsa melalui Pendidikan Agama Islam ada yang mengajar sudah puluhan tahun itu hanya mendapatkan upah yang diporsikan oleh pemerintah pusat melalui dana Bantuan Operasional Sekokah (BOS) yang diterima per tiga bulan.

Salah satu guru Agama Islam di SD Negeri 61 Kota Kendari, Rahmawati mengaku, setiap tahun guru honorer Pendidikan Agama Islam diberkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kendari, tapi tidak mendapat gaji dari pemerintah daerah dalam hal ini Pemot Kendari.

“Setiap tahun kami dapat SK, tapi kami tidak menerima gaji dari pemerintah kota. SK itu hanya sebatas penguatan saja untuk diakui pemerintah kota bahwa kami mengajar,” jelas Rahmawati belum lama ini.

Hal yang sama diungkapkan, Nirma salah satu guru Agama Pendidikan Islam di SD Negeri 35 Kendari mengatakan, membenarkan menerima juga SK dari Wali Kota seperti guru honorer Pendidikan Agama Islam yang lain.

“Kami dapat SK, tapi kami tidak menerima gaji dari pemerintah daerah. Kami hanya dapat dari dana BOS,” jelas Nirma yang mengabdi sejak 2003 ini.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...