Kendari, Inilahsultra.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra), Bahtra Banong siap mendorong Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari untuk memaksimalkan audit pada perusahaan tambang di Sultra.
Bahtra Banong menuturkan, ini merupakan salah satu mitra Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan untuk mendorong dalam meningkatkan wilayah tambang yang ada di Sultra.
“Beberapa waktu yang lalu saya sudah bertemu sama kepala kantor pajak di sini, karena tambang ini salah satu sumber penghasilan negara dan bisa juga memberi nilai tambah ke daerah,” ujar anggota DPR RI dapil Sultra Bahtra Banong saat ditemui disalah satu hotel Kendari, Kamis 21 Juli 2022.
Kata dia, upaya itu dilakukan sebagai percepatan agar pemerintah pusat juga mendapatkan nilai tambah dan daerah bisa lebih maju dari segi sumber pajak.
“Pajak-pajak pertambangan ini harus maksimal. Perusahaan-perusahaan tambang ini apakah sesuai dengan jumlah barang yang mereka kirim dengan pajak yang mereka setorkan ke negara. Nah ini harus kita dorong, Tidak boleh kita pandang bulu terhadap semua perusahaan tambang,” ucap Bahtra.
Selain itu juga, perusahaan tambang harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Kendari, saat ini sebanyak 2000 an wajib pajak masih dalam proses, baik perorangan maupun yang sifatnya perusahaan.
Ia juga menambahkan, akan mendorong semua perusahaan-perusahaan yang menunggak pajak dan yang tidak tertib melaporkan pajaknya untuk di audit.
“Karena ini kepentingan untuk negara, uangnya juga bisa masuk ke negara dan kemudian pajaknya juga bisa masuk ke daerah. Sehingga Sultra ini tidak hanya sumber dayanya di keruk dan sumber dayanya yang diambil, tetapi sedikit sumbangsinya terhadap pembangunan di Sultra ini terutama di daerah-daerah penghasil tambang,” bebernya.
Bahtra menerangkan, seharusnya perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan, tetapi juga harus menjadi warga negara yang baik taat dalam membayar pajak.
Politisi muda partai Gerindra ini bilang, terkait transaksi keuangan di beberapa perusahaan pertambangan di Sultra, seperti PT Obsidian Stainless Steel (OSS) dan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), memunculkan aspirasi dari kepala bank yang ada di Sulawesi Tenggara diantaranya Bank Mandiri, Bank BNI, dan lainnya yang meminta agar transaksi keuangan dua perusahaan tambang di Kabupaten Konawe itu turut melibatkan bank nasional atau konvensional yang dimiliki oleh Indonesia.
“Karena itu kan bisa juga menjadi nilai tambah bagi penghasilan negara jika dana mereka disetorkan ke bank negara baru kemudian mereka transfer ke luar negeri. Di sana kan kita ketahui memang gaji-gaji warga negara asing (WNA) itu mereka langsung transfer keluar negeri. Bahkan transaksi mereka tidak menggunakan rupiah,” tutup Bahtra. (C)
Reporter : Asep Wijaya
Editor : Ridho
