BacakanKendari, Inilahsultra.com– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang diikuti Pj Gubernur dan seluruh bupati/wali kota se Sultra di Hotel Claro Kendari, Jumat 27 Oktober 2023.
Rakor tersebut membahas beberapa isu esensial, mulai dari pertumbuhan ekonomi dan penanganan inflasi, penurunan angka prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemilu dan Pilkada serentak 2024, mal pelayanan publik dan realisasi APBD.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian memberikan atensi penuh terkait kondisi sosial ekonomi di Sultra.
Tito meminta segenap jajaran di Sultra untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan angka inflasi sebagai indikator ekonomi berjalan dengan melaksanakan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara berkala minimal sekali dalam dua minggu.
Kendati begitu, Tito meminta seluruh kepala daerah untuk melaksanakan operasi pasar dengan mengerahkan Satgas Pangan di daerah dan mengambil tindakan dalam pengendalian harga bahan pangan di pasar.
Terkait stunting, Tito mengingatkan kepada bupati/wali kota yang prevalensi stunting di daerahnya naik agar segera mensiasati kondisi tersebut.
Tito mewanti-wanti para kepala daerah untuk mengantisipasi dampak El-Nino yang mengakibatkan banyak kekeringan lahan sehingga meningkatkan harga bahan pokok, khususnya beras.
“Kondisi ini dapat meningkatkan kemiskinan ekstrem di Sultra. Karenanya, para kepala daerah harus melakukan kreativitas dan intervensi menurunkan kemiskinan ekstrim seperti memberikan bantuan langsung kepada masyarakat penerima manfaat,” tutur Tito.
Sementara itu, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menjelaskan, inflasi Sultra berada dalam kategori moderat atau terkendali. Hingga September 2023, inflasi di Sultra 3,46 persen. Angka ini mengalami penurunan dari bulan Agustus yang berada pada angka 3,52 persen. Posisi ini juga lebih rendah dari bulan September tahun sebelumnya sebesar 5,89 persen.
“Inflasi di Sultra sejauh ini masih terkendali dan berada dalam batas wajar pada kisaran 2-4 persen yang telah ditetapkan pemerintah,” jelasnya.
Terkait kelancaran Pemilu 2024, lanjut Andap, Pemprov telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama KPU Sultra senilai Rp 233 miliar untuk pelaksanaan Pilgub 2024. Alokasi dana hibah yang diusulkan kabupaten/kota untuk Pilkada serentak senilai Rp 895,72 miliar.
Untuk layanan publik, Sekjen Kemenkumham ini memaparkan terobosan baru telah dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan layanan. Diantaranya adalah penggunaan aplikasi sistem surat masuk dan keluar sebagai perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar semakin baik, kami saat ini telah melakukan terobosan baru yaitu menginisiasi sistem penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa/kelurahan presisi,” tandasnya.
Reporter: Muhammad Yasir
