BURANGA/inilahsultra.com- Bupati Buton Utara (Butur) Abu Hasan menyindir keputusan mosi tidak percaya yang dikeluarkan DPRD Butur beberapa hari lalu. Abu Hasan merasa, keputusan itu hanya akan jadi bahan tertawaan.
Bukan hanya itu, Abu Hasan justeru meragukan pemahaman konstitusi lembaga perwakilan rakyat itu. Pasalnya, saat ini bukan lagi zamannya.
“Mosi tidak percaya itu masih zaman sistem parlementer, demokrasi liberal. Mosi tidak percaya itu berkembang pada saat bupati dipilih legislatif, sekarang dipilih oleh rakyat,” kata Abu Hasan di rujabnya, Sabtu (4/3/2017).
Abu Hasan mengajari, harusnya yang mengajukan mosi tidak percaya itu adalah rakyat. Bukan hanya mengikuti segelintir masyarakat Butur. Apalagi tidak ada relevansi antara DPRD dengan kepala daerah pada persoalan percaya dan tidak percaya. Dalam konstitusi yang ada hanya kemitraan.
“Kemitraan antara pemerintah itu bupati dan DPRD dan diatur oleh undang-undang,” pungkasnya.
Oleh karena itu, Abu Hasan sedikit heran hingga DPRD Butur mengambil sikap dengan mengeluarkan mosi tidak percaya.
“Ini yang aneh di Butur. Ini akan menjadi bahan tertawaan daerah lain atas pemahaman kontitusional dalam berdemokrasi dan berkonstitusi,” herannya sambil tersenyum.(R)
