Ilustrasi
Kendari, Inilahsultra.com – Politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) di pesta demokrasi memiliki dampak yang sangat luar biasa.
Anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin mengaku, masyarakat perlu melawan dan menolak politik uang dan politisasi SARA karena memiliki daya ledak dan daya rusak luar biasa.
“Sehingga, politik uang bukan hanya ditolak tapi juga harus dilawan. Harus dilawan praktiknya,” ungkap Afifuddin saat memberikan sambutan di acara deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA di Hotel Zahra Kendari, Rabu 14 Februari 2018.
Politik uang ini, kata dia, telah diatur sanksinya. Bila pasangan calon terbukti membeli suara rakyat secara sistematis, terstruktur dan masif bisa didiskualifikasi.
“Sebab, politik uang dan politisasi SARA sangat membahayakan demokrasi kita,” katanya.
Maka kampanye nanti, lanjut dia, penting disampaikan kepada semua pihak, terlebih masyarakat terhadap dampak politik uang dan politisasi SARA ini.
“Ini bagian dari upaya mensosialisasikan apa yang boleh dan tidak boleh,” ujarnya.
Dia mengaku, Sultra menjadi salah satu perhatian serius bagi Bawaslu RI karena pengalaman pemungutan suara ulang (PSU) pada pilkada sebelumnya.
“Kita ingin menjaga pilkada sultra berjalan dengan baik. Kalau dibandingkan dengan daerah lain, Sultra suatu daerah terkenal dengan PSU di beberapa titik,” bebernya.
Dia berharap, pada pemilihan 27 Juni nanti berjalan baik dan masyarakat menikmati pemilu dengan kegembiraan.
“Kami bertekad masyarakat dalam melaksanakan pilkada dengan suasana girang dan tidak terintimidasi dari isu tidak benar,” pungkasnya.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
