Rahmat Apiti saat bersama Bupati Mubar
Kendari, Inilahsultra.com – Kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Teguh Setyabudi terkait rencana lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) kembali jadi sorotan publik.
Saat ini, jabatan Sekda diemban oleh Isma selaku Plt yang juga merangkap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sultra.
Namun, belakangan Pj Gubernur Teguh Setyabudi telah mengusulkan dan menunggu restu Mendagri terkait lelang sekda ini.
Menurut Direktur Rajiun Center La Ode Rahmat Apiti, kebijakan ini telah bertentangan dengan undang-undang dimana tidak boleh melakukan mutasi, promosi, demosi enam bulan sebelum dan sesudah Pilgub.
Untuk itu, promosi, demosi dan mutasi, sejatinya dilakukan oleh gubernur terpilih.
Bila Teguh tetap memaksakan lelang jabatan Sekda, ia menyebut sebagai pelecehan masyarakat Sultra.
“Saya desak Pj Gubernur untuk menghentikan kebijakan yang merugikan rakyat Sultra,” kata Rahmat Apiti Kamis 5 Juli 2018.
Hal lain yang juga disorot Rahmat adalah pergantian Plt dua kepala dinas sekitat tiga hari lalu. Menurutnya, kadis digantikan oleh Plt yang merangkap jabatan.
“Kenapa harus memaksakan kehendak itu. Mutasi dan sejenisnya, ini kebijakan yang mempertontonkan keburukan Pj sendiri dalam memimpin Sultra,” katanya.
Ia juga menyoroti kebijakan Teguh terkait pembentukan tim 9 untuk lelang blok tambang Mattarape.
“Terkait blok tambang ada perusahaan tertentu yang mau dikondisikan untuk jadi pemenang tender,” duganya.
Seluruh kebijakan tersebut, kata Rahmat, bisa memicu kegaduhan baru di masyarakat Sultra.
“Jadi baiknya Pj Gubernur Sultra membubarkan dan atau menghentikan kebijakan kebijakan yang tidak produktif. Hasil penelurusan saya dua kebijakan terkait Sekda, Pj gubernur akan menggolkan sekda imporan (non putra putri Sultra),” tudingnya.
“Kebijakan tersebut bermuara untuk kepentingan pribadi dan melecehkan masyarakat Sultra. Baiknya Pj gubernur kembali ke nawaitu dalam memimpin Sultra, sebab bila dua hal tersebut terus dilakukan, maka masyarakat Sultra akan melakukan perlawanan,” ancamnya.
Terkait protes yang disampaikan oleh Rahmat Apiti ini, Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi belum memberikan jawaban saat dihubungi melalui telepon selulernya.
Penulis : Haerun
Editor : La Ode Pandi Sartiman
