Kendari, Inilahsultra.com- Alokasi anggaran daerah untuk pembangunan Masjid Al Alam tidak sedikit. Jumlah anggaran daerah yang dikorbankan diperkirakan sudah ratusan miliar.
Awalnya, masjid di tengah Teluk Kendari ini hanya dialokasikan Rp 10 miliar pada 2008 silam. Tujuan anggaran itu sebagai pancingan bagi pemodal yang ingin tanam investasi atau sekadar bersedekah.
Namun, Rp 10 miliar itu tidak ampuh memancing. Dermawan tidak kunjung datang hingga hari ini.
Karena anggaran sudah terlanjur digelontorkan, pemerintah Provinsi Sultra kembali mengalokasikan anggaran puluhan miliar. Berdasarkan catatan, pada 2015 kemarin, masjid ini dialokasikan sebesar Rp 72 miliar. Selanjutnya, pada 2016, masjid kembali dianggarkan melalui APBD kurang lebih Rp 60 miliar. Pada Tahun 2017 ini, masjid ini kembali menelan uang rakyat sebesar Rp 96 miliar.
Ketua Komisi I DPRD Sultra LM Taufan Alam mengaku, sudah melihat langsung kondisi terkini pembangunan masjid tersebut. Menurut dia, Masjid Al Alam telah menghabiskan ratusan miliar APBD Sultra, namun penampakannya masih sebatas kubanya.
“Dengan angka ratusan miliar penampakannya masih seperti ini, dan pada tahun ini kembali dianggarkan dengan angka yang sangat besar,” ungkap Taufan melalui status facebooknya, Senin, 3 April 2017.
“Secara pribadi awalnya saya tidak mau memberikan persetujuan atas project ini, akan tetapi salah seorang kawan saya mengingatkan ‘ini rumah Ibadah lho Fan’. Nama masjidnya pun diambil dari nama belakang kamu,” tambah Taufan berkelakar.
Karena pertimbangan rumah ibadah, lanjut Taufan, dia pun mengurungkan niatnya untuk menolak proyek tersebut.
“Dengan pertimbangan rumah ibadah saya pun mengucapkan bismilah saya setuju, paling tidak kalo sore hari sangat bagus buat melepas penat. Moga saja dikemudian hari tidak meninggalkan persoalan hukum,” tuturnya.
Dikonfirmasi mengenai cuitannya itu, Taufan membenarkannya. Menurut dia, masjid ini harus kelar di masa pemerintahan Nur Alam. Sebab, sangat disayangkan bila proyek yang sudah menelan uang rakyat hingga ratusan miliar tidak selesai dibangun.
“Masjid ini harus selesai sebelum periode gubernur. Kita banyak contoh kasus terbengkalainya proyek daerah. Misalnya, tugu persatuan dan P2ID,” bebernya.
Pemimpin di Sultra, sebut Taufan, cenderung menganut pola pembangunan yang tidak berkesinambungan. Banyak program gubernur sebelumnya, tidak dilanjutkan oleh gubernur selanjutnya.
Karena proyek ini adalah masjid, Taufan berharap, bisa menekan potensi kecurangan penggunaan anggaran proyek.
“Yang namanya proyek sudah jadi rahasia umum kalau kontraktor orientasinya keuntungan. Saya berharap bisa mengkolaborasi keuntungan dan pahala di situ, sehingga persoalan hukum bisa terhindar,” harapnya.
Reporter: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Rido
