Kendari, Inilahsultra.com- Dalam memberikan sambutan di acara pengambilan sumpah dan janji aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sultra, Nur Alam banyak memberikan klarifikasi atas isu miring yang mengemuka di publik.
Selain itu, dia juga banyak berharap agar gubernur setelahnya bisa melanjutkan kebijakan yang telah diprakarsai.
Di hadapan ribuan PNS, Nur Alam berharap agar tunjangan profesi pegawai (TPP) tetap dilanjutkan.
“Gubernur selanjutnya tidak ubah TPP. Saya mau teman kerja saya dan jajaran staf saya, kalau saya katakan TPP tetap senyum. Begitu pula setelah kita dengan pak Saleh lepas jabatan, PNS tetap tersenyum,” harapnya, Selasa, 18 April 2017, di Grand Clarion Hotel Kendari.
Tidak hanya harapan, dalam kesempatan yang sama, Nur Alam memberikan klarifikasi seputar isu miring. Terlebih, adanya pihak yang “menjual” namanya dalam memperjualbelikan jabatan.
“Selama saya jalankan tugas tidak pernah perjualbelikan jabatan,” ungkapnya.
Dia menyebut, proses pengalihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi termasuk guru-guru sudah diikuti oleh isu tidak sedap.
Di beberapa tempat, dia dengarkan langsung bahwa seolah sudah ada pioner atau di dunia bisnis namanya broker untuk mengkapling jabatan kepala sekolah.
“Mereka kumpul guru jadi kepsek dengan syarat memberikan uang. Saya tegaskan gubernur tidak pernah lakukan jual beli jabatan. Jangankan lakukan itu berpikir saja tidak ada dalam benak saya. Mohon teman-teman media catat ini,” pintanya.
Menurut Nur Alam, jika ada guru yang keluarkan uangnya, maka itu salah diri sendiri. Dia menyebut, uang yang diserahkan itu seperti diberikan kepada jin dan iblis.
“Gubernur lagi tidur di rumah namanya dijual. Hanya datang bertamu satu kali merasa sudah dekat dengan gubernur kadang melebihi gubernur,” ujarnya.
“Saya di rumah tidak makan hamburger, saya makan palola, kabengga. Kalau datang di sana (rujab), kadang saya tidur di atas sajadah,” tambahnya.
Dia mengaku, selama jadi gubernur, dirinya tidak mampu menghabiskan surat pertanggungjawabannya (SPJ).
“SPJ tahun ini baru pakai 10 persen. Operasional satu tahun Rp 600 juta. Dibandingkan dengan uang makan pejabat gubernur lainnya, ini tidak cukup. Ukuran begini, karena standar APBD kita hanya segitu,” paparnya.
Tidak hanya itu, Nur Alam juga membantah memiliki tiga unit helikopter seperti yang diisukan selama ini.
“Tidak benar kalau gubernur punya heli tiga dan punya kapal jet. Saya katanya punya pulau. Yah, ada tapi pulau Bokori itu pun dikelolah pemerintah. Saya ingin, di masa pensiun saya ini berjalan indah,” pungkasnya.
Reporter: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Rido
