Bupati Butur Abu Hasan didampingi ketua DPRD Butur Muh Rukman Basri Zakariah, menyerahkan plakat kepada Kapolres Muna AKBP Agung Ramos Paretongan Sinaga usai acara sosialisasi pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan DD
Buranga, Inilahsultra.com– Kapolres Muna AKBP Agung Ramos Paretongan Sinaga menegaskan bagi siapapun yang menemukan kepala desa di Buton Utara (Butur) yang tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa (DD), agar kiranya dapat dilaporkan.
“Jika pengelolaan Dana Desa tidak transparan maka laporkan,” kata Ramos saat memberi pengarahan kepada puluhan kepala desa, terkait pengelolaan DD pada acara sosialisasi pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan DD Butur, 4 November 2017 di Aula Bappeda setempat.
Dijelaskannya, Polri saat ini berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan DD. Hal itu, sebagai tindak lanjut MoU antara Menteri Desa PDTT, Mendagri dan Kapolri belum lama ini.
Lebih jauh, Ramos menyinggung terkait faktor utama munculnya tindakan korupsi. Penyebab korupsi DD, ujar dia pengaruhi oleh gaya hidup atau kesenangan (Hedonis), dan ingin mengembalikan dana pribadi yang digunakan selama kampanye.
Munculnya tindakan korupsi atas pengelolaan DD, maka sudah tentu berdampak terhadap perkembangan pembangunan di desa tersebut. Misalnya, pembangunan infrastruktur desa terhambat, sekolah rusak, menurunnya tingkat kesehatan di Desa akibat minimnya program kesehatan di desa itu.
Sementara itu, Bupati Butur Abu Hasan saat memberikan sambutan menginginkan agar DD benar-benar bermanfaat untuk kemaslahatan Desa itu sendiri. Kemudian, kepala desa untuk selalu bekoordinasi dengan pendamping.
“Jangan alergi dengan pendamping desa, dengan perkembangan ilmu manajemen hari ini kita tetap memerlukan kerjasama dengan pihak lain,” ucapnya.
Mantan Karo Humas Pemprov Sultra itu menguraikan, 4 hal yang perlu dipahami berdasarkan kajian KPK RI dalam pengelolaan DD, pertama ialah aspek Regulasi, kedua Manajemen Tatakelola, kemudian masalah Pelaporan Monitoring dan Evaluasi.
Selanjutnya, menurut KPK, yang perlu dipahami adalah Sumber Daya Manusia, mulai dari kompetensi ataupun loyalitas masih perlu ditingkatkan, dari semua level. Terakhir, aspek pengawasan.
Oleh karena itu, orang nomor satu di Butur itu berharap kepada pihak Kepolisisan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap tata kelolaan DD.
Dengan demikian, tambah Abu Hasan maka prioritas pembangunan DD bisa tercapai yakni, peningkatan kesejahteraan desa, pembangunan irigasi, pembentukan BUMDes, serta sarana olahraga dan seni di desa.
Reporter : Mawan
Editor : As
