Kendari, Inilahsultra.com – Warga eksodus korban kerusuhan Maluku kembali menggelar demonstrasi menuntut dana kompensasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Senin, 20 November 2017.
Mereka menganggap, ada ketidakadilan dalam distribusi dana kompensasi kerusuhan di Sultra. Pemerintah mengutamakan mendistribusikan pengungsi eks Timur-Timor dibandingkan dengan eks Maluku.
Koordinator aksi Ismail Wali mengaku, sejak kerusuhan pecah di Ambon dan sekitarnya pada 1999, banyak warga yang mengungsi di berbagai tempat, termasuk di Sultra.
Di bumi anoa, kata dia, jumlah pengungsi tersebar di beberapa daerah dengan jumlah 53.839 kepala keluarga.
Namun, lanjut dia, eks pengungsi Maluku dianggap sepele oleh pemerintah. Padahal, bila dibandingkan dengan Timur-Timor, Maluku adalah konflik kemanusian, bukan politik.
“Kalau Timur-Timor, itu konflik politik terkait jajak pendapat. Maluku, adalah tragedi kemanusiaan. Tapi anehnya, yang diberikan dana kompensasi adalah dari Timur-Timor,” ungkap Ismail, Senin 20 November 2017.
Ismail menyebut, tuntutan mereka ini sudah dibahas bersama DPRD Sultra, termasuk Kimisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial serta pemerintah daerah.
Namun, hingga panitia khusus dibentuk oleh DPRD Sultra, belum ada hasil yang bisa memuaskan eks pengungsi.
Padahal, dalam rapat sebelumnya, ada kisaran angka yang harus dibayarkan oleh pemerintah minimal Rp 10 juta perkepala keluarga.
Untuk itu, mereka menuntut agar pemerintah segera merealisasikan tanggung jawabnya ini. Mereka juga mengecam tindakan diskriminasi yang dilakukan pemerintah atas distribusi dana kompensasi yang tidak adil.
Mereka juga meminta agar DPRD Sultra untuk mengusulkan keluhan mereka ini kepada Presiden Indonesia Joko Widodo agar dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres).
“Kami eks Maluku dan Maluku Utara bukan tawanan perang tapi memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Kami tidak akan meninggalkan DPRD Sultra sepanjang belum ada kesepakatan DPRD Sultra dan pemda,” tekannya.
Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor : Jumaddin Arif
