Kendari, Inilahsultra.com- Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 yang diperuntukan untuk pembangunan Sulawesi Tenggara mencapai 74,90 persen. Realisasi tersebut sangat rendah, jika dibandingkan dengan realisasi APBD Sultra yang sudah mencapai 86 persen.
Demikian dikatakan Kepala kantor wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Sultra, Ririn Qadariah, ketika ditemui baru-baru ini di Kendari.
“Kalau kita menggunakan pencapaian angka sebelumnya mencapai realisasi tahun sebelumnya, diperkirakan tahun ini lebih 90 persen dan sekitar 15 persen lagi yang harus diselesaikan diakhir tahun ini,” katanya.
Untuk satuan kerja yang realisasinya masih rendah, Ririn Qadariah meminta agar segera melakukan percepatan pengajuan tagihan-tagihan kontrak yang kegiatannya sudah selesai. Supaya, ucap dia segera dipertanggungjawaabkan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
“Satuan kerja yang memperoleh dana hiba seperti KPU dan Bawaslu itu banyak menerima dari pemda untuk segera melakukan pengesahan dan kemudian revisi setelah itu melakukan pengesahan belanja ke KPPN,” jelasnya.
Selain Bawaslu dan KPU ada beberapa satuan kerja yang menerima danah hiba yakni dari Kepolisian, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan UHO bagi perguruan tinggi. Untuk segera menyelesaikan pengesahan pendapatan belanja untuk Badan Layanan Umum (BLU) segera dilakukan penyelesaian.
“Untuk belanja pegawai itu akan dibayarkan walaupun minus. Tapi kalau tidak diselesaikan akan menganggu pada saat penyusunan,” katanya.
Ia menyebut, untuk kabupaten yang sudah tersalurkan yakni Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur dan Muna Barat. Semuanya itu sudah tersalur dari pemerintah pusat ke Pemda.
Sedangkan, kabupaten yang belum tersalurkan itu yaitu Kabupaten Konawe Utara, Kota Kendari dan Kabupaten Wakatobi.
“Saya harapkan kepada bupati dan wali kota agar kordinir kepala dinasnya, karena waktu sudah mendesak untuk dapat segera disalurkan,” tutupnya.
Reporter : Haerun
Editor : Aso
