Masih Ada Bacaleg di Buton Berstatus PNS

276
 

Pasarwajo, Inilahsultra.com – Dari total 354 bakal calon legislatif (Bacaleg) di Kabupaten Buton, terdapat beberapa yang masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Padahal sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) semua PNS tidak boleh ikut mencalonkan diri sebagai Caleg.

Komisioner KPU Buton Divisi Teknis dan Partisipasi Masyarakat, Hikarni Ali mengatakan, bacaleg yang berstatus PNS tersebut masih diberi ruang untuk mengajukan dokumen pengunduran diri paling lambat satu hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT). Hal itu sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 20 Pasal 27.

- Advertisement -

“Dari total itu ada beberapa yang berstatus PNS. Namun, berdasarkan ketentuan di Pasal 27 PKPU 20 yang masih berstatus PNS, TNI, POLRI, atau pegawai BUMD dan BUMN wajib menyampaikan surat pengunduran diri paling lambat yaitu satu hari sebelum penetapan DCT yaitu 20 September 2018,” ujar Hikarni di ruang kerjanya, Selasa 4 September 2018.

Dia menegaskan, jika sampai batas waktu yang ditentukan, yang bersangkutan belum menyerahkan dokumen pengunduran diri, maka terhadap bacaleg tersebut sesuai dengan ketentuan PKPU di Pasal 27 ayat 6 wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan yaitu pertama, pengunduran diri yang bersangkutan itu telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima.

“Kedua, isi dari pernyataan tersebut keputusan pemberhentian belum diterima yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan diluar kemampuan calon,” paparnya.

Dia mengatakan, dari total bacaleg di Kabupaten Buton tidak terdapat bacaleg yang berkaitan dengan mantan narapidana korupsi yang telah diatur dalam PKPU Nomor 20 tentang pencalonan.

Hikarni menambahkan, saat ini KPU Buton tetap membuka ruang terhadap partai politik (Parpol) jika ingin melakukan pengajuan pergantian bakal calon legislatif (Bacaleg) pada Pemilu 2019 mendatang. Pengajuan itu dibuka selama satu minggu sejak 4-10 September 2018.

Namun, lanjut dia, sampai hari ini dari 16 parpol yang ada, tidak ada yang melakukan pergantian bacaleg. Meskipun syarat pergantian daftar calon sementara (DCS) diatur dalam PKPU Nomor 20 Pasal 23 disebutkan bahwa syarat dilakukan pergantian bacaleg atau DCS yaitu pertama, bakal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan hasil verifikasi, bakal calon meninggal dunia, dan mengundurkan diri. Terhadap perubahan atau pergantian DCS tidak merubah nomor urut sebelumnya.

“Terkait bakal calon yang mengundurkan diri ada ketentuannya, dimana jika yang mengundurkan diri laki-laki bisa diganti, kedua jika yang mengundurkan diri perempuan dan tidak mempengaruhi keterwakilan perempuan bisa dilakukan pergantian, namun jika tidak mempengaruhi keterwakilan perempuan maka tidak bisa dilakukan pergantian,” jelasnya.

Reporter: Waode Yeni Wahdania

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...