Demo Jokowi, Jilbab Kohati Terlepas saat Saling Dorong dengan Polisi di Kendari

Sejumlah Kohati ikut terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian di gedung DPRD Sultra.

Kendari, Inilahsultra.com – Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps HMI Wati (Kohati) Cabang Kendari terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di Gedung DPRD Sultra, Selasa 18 September 2018.

Sebelumnya, massa HMI dan Kohati menggelar aksi di Kantor Dinas Nakertrans Provinsi Sultra. Di sana, mereka sempat melakukan pengrusakan kaca dan meja.

Setelah puas “mengamuk” di Nakertrans, mereka menyambangi gedung DPRD Sultra. Dengan membawa bendera hijau hitam bertulis HMI, massa terlibat saling dorong dengan polisi.

-Advertisement-

Mereka memaksa masuk ke dalam gedung karena menganggap pegawai sekretariat cukup lama memfasilitasi mahasiswa untuk bertemu Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh.

Saling dorong pun tak terhindarkan. Tak hanya laki-laki, beberapa mahasiswi juga ikut ambil bagian di depan untuk terlibat saling dorong.

Akibatnya, beberapa perempuan terjepit dan satu di antara mereka jilbabnya sampai terbuka.

Suara melengking beberapa perempuan di tengah riuh keributan, menyulut emosi massa laki-laki. Mereka kembali terlibat saling dorong.

Namun, barikade polisi mampu membendung agresivitas para mahasiswa.

Sekira pukul 14.00 WITA, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh akhirnya menemui mereka dan massa sudah bisa tenang.

Kepada Abdurrahman Saleh, mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Mereka menganggap, di era Jokowi, banyak tenaga kerja asing yang bebas bekerja di Indonesia. Padahal, banyak anak negeri yang berstatus pengangguran.

Selain itu, kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada di ambang krisis. Nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melambung tinggi menunjukkan kinerja Jokowi dalam empat tahun tidak beres.

Tak hanya itu, mereka juga menyoal maraknya persekusi terhadap ulama. Bahkan, mereka menganggap di era Jokowi ini hak menyatakan pendapat di muka umum terasa dibatasi.

Kemudian, mereka juga menyebut pemerintahan Jokowi dengan beberapa kebijakan kontroversial memicu konflik horisontal. Salah satunya adanya kasus pengurangan volume suara azan.

“Dan pengurangan suara masjid ini penghinaan terhadap Islam,” kata salah satu koordinator lapangan dari Komisariat Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari.

Massa HMI juga menekankan bahwa aksi yang mereka bangun ini tak ada pesanan dari siapa pun. Mereka juga mengimbau agar demonstrasi ini tidak dikaitkan dengan Pilpres.

“Ini sebagai bentuk evaluasi terhadap empat tahun kinerja Joko Widodo,” tukas korlap Sahar Loghia.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments