Dugaan Pungli di Jurusan Ekonomi Fakultas Keguruan UHO

2400
Ilustrasi (Foto Tribunnews)

Kendari, Inilahsultra.com – Salah seorang staf Cp (inisial) di Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Haluoleo (UHO) Kendari, diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap mahasiswa yang akan mengikuti yudisium.

Informasi yang dihimpun, Inilahsultra.com, kepada sejumlah mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian pada semester akhir, mereka seharusnya membayar 300 ribu untuk mengikuti yudisium. Namun, salah seorang staf meminta uang pembayaran 350 ribu.

- Advertisement -

Sebanyak Rp 350 ribu itu terdiri dari, Rp 150 ribu untuk biaya mengupload jurnal. Jika mahasiswa tidak membayar, maka jurnal tidak akan diupload otomatis tidak bisa ikut yudisium.

Sedangkan Rp 150 ribu, jurusan menyebutnya adalah uang alumni.

“Untuk uang pembayaran Rp 50 ribu itu juga kami tidak tahu untuk apa,” kata mahasiswa berinisial A kepada Inilahsultra.com.

Ia menyebut, selain itu, mahasiswa juga dimintai uang Rp 60 ribu untuk uang makan dalam acara yudisium nanti. Padahal, kebijakan uang makan saat yudisium sudah tidak ada lagi.

Hal yang sama dikeluhkan oleh mahasiswa lain berinisial R.

“Pembayaran Rp 50 ribu ini kita tidak tahu untuk apa, yang pasti dari Rp 300 ribu kami disuruh menambah 50 ribu oleh staf. Jadi total kami bayar kepada staf Rp 350 ribu. Kalau kami menambah 50 ribu itu akan dipercepat urusannya kita dalam mengikuti yudisium,” kata R belum lama ini.

Sementara itu, mahasiswa berinisial M mengatakan, pembayaran untuk mengupload jurnal dan uang alumni tidak dipermasalahkan karena sudah diberlakukan sejak lama oleh jurusan.

“Tapi tambahan Rp 50 ribu di staf ini tidak jelas dipergunakan untuk apa,” jelas M.

Dikonfirmasi hal ini, staf berinisial Cp menjelaskan, pembayaran mahasiswa harusnya hanya Rp 300 ribu.

Baca Juga :  Gubernur : Kerusakan Hutan Salah Satu Penyebab Banjir di Sultra

“Pembayaran uang jurnal dibagi lagi dari berbagai orang, yang upload siapa, kemudian yang edit jurnal siapa untuk dibuatkan sebuah karya tulis ilmiah menjadi jurnal nasional. Seperti itulah pembagian uang jurnal Rp 150 ribu karena dikerjakan di luar jam kantor,” katanya, Jumat 12 Oktober 2018.

Sedang pembayaran Rp 50 ribu, kata dia, merupakan pengertian dari mahasiswa kepada staf.

“Sebenarnya mahasiswa tidak dipaksakan untuk membayar. Memang kita ini sudah digaji, tapi Rp 50 ribu ini kita tidak paksakan karena ini menjadi uang skripsi artinya pengertiannya saja mahasiswa kepada staf. Kalau tidak ada uang untuk membayar, kita tidak paksakan,” jelasnya.

Namun demikian, ia menyebut, dari segala pembayaran tersebut, yang memiliki dasar aturan hanya uang alumni Rp 150 ribu.

“Tidak ada aturan untuk pembayaran jurnal Rp 150 ribu dan uang Rp 50 ribu ini hanya kerelaan saja dari mahasiswa untuk staf,” jelasnya.

Seharusnya, kata dia, mahasiswa yang merasa keberatan, jangan terlalu dipanjanglebarkan hal ini. Ia meminta agar mahasiswa datang menghadap di jurusan untuk didiskusikan bersama antara mahasiswa dengan jurusan.

“Jadi kalau ada mahasiswa yang mengeluh dengan pembayaran ini datang di jurusan untuk ketemu saya supaya kita duduk bersama dan kita diskusikan,” tutupnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi, Rizal mengaku, pembayaran Rp 150 ribu untuk penginputan jurnal mahasiswa, kemudian Rp 150 ribu untuk uang alumni.

“Uang alumni ini diperuntuhkan LCD, ACE bukan dipergunakan untuk apa-apa. Dan dibayar bukan pada waktu ujian, tapi sudah selesai wisuda dan saat ini belum ada yang membayar uang alumni,” jelasnya.

Kemudian, pembayaran tambahan 50 ribu mahasiswa, kata Rizal, dirinya tidak mengetahui adanya pembayaran 50 ribu itu.

Baca Juga :  La Tarifu : Berikan Saya Waktu Enam Bulan Benahi Fakultas Ini

“Untuk uang pembayaran 50 ribu itu saya tidak tahu membayar sama siapa, staf siapa, tapi kalau ada saya akan bertanggung jawab dan akan hentikan ini,” katanya.

Wakil Dekan I FKIP Mursidin turut dimintai keterangannya soal ini. Ia bilang, tidak tahu pungutan tersebut.

Dekan FKIP, kata dia, sudah menyurat ke jurusan masing-masing agar tidak ada lagi pungutan-pungutan tidak berdasar dari fakultas.

“Sebenarnya yang berdasar di fakultas itu hanyalah jurnal. Jurnal diwajibkan karena sebelum wisuda, mahasiswa harus memiliki jurnal nasional untuk dan ini merupakan salah satu persayaratan wisuda. Kalau untuk uang pembayaran Rp 50 ribu kepada staf, itu saya tidak tahu, mereka itu sudah digaji dengan tugas masing-masing. Maka tidak bisa lagi melakukan pungutan biaya kepada mahasiswa,” katanya.

Ia mengaku, akan memanggil Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi terkait hal ini.

Kemudian, Wakil Dekan II Damhuri mengatakan, berdasarkan surat edaran Nomor 108/B/SE/2017 dalam rangka implementasi undang-undang No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, dosen dilarang menerima atau meminta hadiah, gratifikasi, pemberian apapun dari mahasiswa atau siapa pun yang berhubungan dengan tugasnya sebagai dosen.

Sebaliknya, mahasiswa juga dilarang memberi hadiah, gratifikasi, pemberi apa pun pada dosen dengan alasan apa pun.

“Ini aturan dari Kementrian diturunkan ke universitas, universitas turunkan ke fakultas, fakultas turunkan ke jurusan dan program studi masing-masing,” jelas WD FKIP Damhuri saat ditamui di ruang kerjanya, Selasa 17 Oktober 2018.

Dengan adanya surat tersebut, kata Damhuri, tidak boleh ada pungutan satu rupiah pun terkait dengan proses perkuliahan karena mahasiswa sudah dianggarkan di UKT masing-masing.

“Jadi dalam UKT itu sudah ada uang SPP, modul, biaya praktik dan lainnya. Kalau masalah-masalah pembayaran sekarang itu sudah tidak ada karena sudah masuk dalam uang kuliah tunggal (UKT). Initinya semua proses akademik itu tidak ada lagi pembayaran di luar UKT,” tutupnya.

Baca Juga :  Dekan FKIP UHO, Akan Telusuri Inisiator Pungli di Jurusan Pendidikan Ekonomi

Penulis : Haerun
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here