Anggota Dewan Ungkap Ada Pengusaha Besar di Pasar Panjang Ditakuti Pemkot

210
-Advertise-

Kendari, Inilahsultra.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari La Ode Azhar menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari sejak awal tidak tegas terhadap peraturan untuk menyelesaikan persoalan Pasar Panjang yang ada di Bonggoeya Kota Kendari.

Menurutnya, persoalan Pasar Panjang tidak akan pernah selesai selama masih ada pengusaha-pengusaha besar yang merupakan kroni dari pemerintah mengelola di pasar tersebut.

-Advertise-

“Di satu sisi masyarakat kecil selalu menjadi korban dalam penegakan perda di Pasar Panjang itu, sedangkan mereka pengusaha itu tetap dibiarkan bagaimana ceritannya itu, inikan memperlihatkan ketidakadilan dari Pemkot Kendari,” kata La Ode Azhar saat ditemui di Kantornya, Jumat 11 Januari 2018.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menurutnya, pemerintah tidak perlu takut dengan pengusaha-pengusaha besar di Pasar Panjang untuk memberikan tindakan tegas, walaupun para bos-bos ini punya lahan sendiri.

Tapi persoalannya di lahan milik pengusaha tersebut bukan untuk kawasan pasar.

“Seharusnya pemerintah punya sikap ketegasan kepada para pengusaha besar ini, tapi kan pemerintah tidak bisa tegas. Pemerintah saat ini saja bagian dari pemerintah yang lalu, jadi ketegasan itu akan sulit kepada para pengusaha ini,” jelasnya.

Politikus Golkar itu menjelaskan, kurang lebih 40 orang pedagang Pasar Panjang dipaksa untuk meninggalkan lokasi sementara mereka ini berjualan di lahan miliknya sendiri.

“Aturan mana yang melarang orang beraktivitas di lahannya sendiri. Kalau pemerintah berbicara mengenai penegakan perda, banyak di wilayah Kota Kendari ini yang mestinya harus ditegakkan namun belum bisa ditegakkan sampai hari ini. Salah satu contoh kawasan hijau di tapak kuda,” sebutnya.

Lanjut La Ode Azhar, dari pada pemerintah dipusingkan dengan permasalahan ini dengan membuang energi berfikir untuk menyelesaikan polemik Pasar Panjang, ia menyarankan agar pemerintah memberikan kebebasan kepada pedagang atau masyarakat untuk melakukan aktivitas jual beli.

Baca Juga :  CPNS Lolos di Buton Dominasi Permohonan Kartu Kuning di Disnaker Baubau

“Pertanyaan besar saya, apa ruginya bagi pemerintah untuk tetap memberikan kebebasan kepada warga atau masyarakat Pasar Panjang melakukan aktivitasnya,” tanyanya.

Tidak bisa dimungkiri, geliat pasar panjang semakin tinggi karena ada aktivitas masyarakat di sekitarnya.

Masyarakat sangat terbantu karena tidak lagi mengeluarkan biaya untuk jauh-jauh ke pasar.

Persoalan kekumuhan pasar yang menjadi alasan Pemkot Kendari, tinggal dibuatkan kesepakatan kedua belah pihak. Bag8 yang melanggar harus tutup dan dihentikan.

“Kalau pemerintah beralasan pasar panjang itu kumuh, tapi selama ini Kota Kendari selalu mendapat Adipura Kencana berturut-turut. Jadi alasan itu tidak masuk akal,” tutupnya.

Penulis : Haerun
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Silahkan berikan komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here