BacakanKendari, Inilahsultra.com – Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra menilai bantuan hukum bagi rakyat miskin, beasiswa pendidikan, modal usaha dan jaminan kesehatan belum menjadi fokus para calon legislatif di Sultra.
Ketua Presidium JaDI Sultra Hidayatullah menyebut, harusnya hal ini menjadi program unggulan yang mendesak untuk direalisasikan para calon Anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra di Pemilu 2019 ini.
“Problem mendasar masyarakat kita umumnya ialah soal pendidikan, kesehatan, lemahnya bantuan hukum ke masyarakat kecil, serta minimnya kesempatan masyarakat kecil untuk memulai berwirausaha,” jelasnya.
Keempat persoalan itu adalah urusan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Oleh sebab itu ia berharap pada calon anggota DPR dan DPD jangan mengawang berimajinasi tinggi.
“Cukup untuk menuntaskan persoalan mendasar tersebut,” katanya.
Hidayatullah membeberkan, di baliho-baliho dan sticker caleg, terpampang janji dan mimpi jika menjadi wakil rakyat di senayan.
Bahkan, banyak calon senator yang sudah gerilya masuk keluar daerah pelosok terpencil, berdiskusi dengan warga-warga hingga tidur di rumah penduduk.
“Apa yang mereka cari dan dapatkan ? Sudah pasti mereka meminta dukungan suara. Tapi setelah itu masyarakat ditinggalkan bermimpi,” jelasnya.
Ia mengaku, banyak keluhan-keluhan masyarakat dan dari pemilih pemula (milenial) bahwa saat bertemu dengan calon, bingung dengan retorika ilmiah dan pidato yang aneh.
“Bicara -Bicara saja, kita dengar-dengar sambil minum kopi dan teh serta snack setelah selesai diskusi bagi-bagi sticker, kalender dan lain-lain alat peraga. Habis itu pulangmi itu Caleg. Sampai sekrang tidak muncul-muncul. Ada nomor HP mereka titip tapi kita mau apakan,” sebut Hidayatullah menirukan keluhan masyarakat.
Padahal, jika diperhatikan baik-baik, hampir di semua masyarakat miskin selalu menjadi korban ketidakadilan, baik secara hukum, hak pendidikan, kesehatan dan hak untuk mendapatkan peluang berwirausaha.
“Katakanlah titik berat kita dalam bidang hukum misalnya, masih banyak masyarakat miskin di Sultra yang tidak percaya diri jika harus berhadapan dengan hukum. Padahal sesungguhnya mereka korban kejahatan, namun karena takut dan tidak mengerti hukum. Andai pun telah melapor ke pihak berwajib misalnya, banyak juga diantara mereka yang kesulitan untuk mengakses sejauh mana proses hukum atas laporan yang mereka buat,” jelasnya.
Terhadap hal ini, lanjut dia, secara pribadi dan sudah berencana bersama kawannya yang sudah malang-melintang di dunia advokasi punya keinginan membentuk LBHR sebagai Rumah Pelayanan Bantuan Hukum.
“Sifatnya inisiatif yang nantinya akan kita bentuk di tiap Kab/kota. Ide – ide ini sepertinya belum masuk di wacana diskursus visioner para calon-calon kita di senayan baik DPR maupun DPD. Padahal hampir setiap saat rakyat miskin kita tanpa pendampingan hukum yang selalu menjadi korban kejahatan dan ketidakadilan,” katanya.
Semenjak menjadi aktivis advokasi, ide-ide ini telah disampaikan kepada para calon-calon yang mau menuju senayan baik itu DPR RI maupun DPD RI tetapi kenyataannya nol.
“Yang nampak justru proyek-proyek oriented saja diturunkan dari APBN ke daerah-daerah Kabupaten/kota. Memang tidak ada salahnya tetapi banyak yang menguap. Karena setelah itu akan muncul saling klaim program antara eksekutif di daerah dan legislatif kita,” paparnya.
Menurut dia, visioner pembelaan keadilan dan hukum sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti pelayanan bantuan hukum itu tidak hanya menjadi soal urusan pendampingan dan edukasi hukum bagi rakyat kecil saja, tapi bisa menjadi Rumah Bantuan Hukum.
“Itu juga akan menjadi pelayanan terpadu satu atap atau menjadi sumber informasi bagi rakyat kita dan jembatan penghubung dengan para wakilnya di senayan. Karena persoalan supremasi hukum adalah persoalan bangsa yang pemecahnya pada tingkat nasional. Semoga saja ada calon DPR dan DPD kita yang bisa merespons aspirasi ini,” pungkasnya.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
