Rajiun Lantik Kadis Eks Napi Korupsi, Ali Mazi Ikut Bereaksi

1821
Gubernur Sultra Ali Mazi

Kendari, Inilahsultra.com – Kontroversi kebijakan Bupati Muna Barat, LM Rajiun Tumada terkait pelantikan pejabat berstatus mantan narapidana korupsi akhirnya mendapat reaksi dari Gubernur Sultra, Ali Mazi.

Diwawancarai Inilahsultra.com, Senin 4 Januari 2019, Ali Mazi tegas mendesak Bupati Mubar segera memecat ASN eks-mantan napi koruptor dimaksud.

- Advertisement -

“Walaupun sudah dilantik. Pecat. Mesti dipecat,” cetus Ali Mazi.

Politikus NasDem itu mengatakan tak ada alasan kepala daerah mempertahankan aparat sipil negara yang ketahuan pernah dipidana karena kasus korupsi. Terlebih atas dalih keluarga. Tidak ada tawar menawar.

                       

Kata Ali Mazi, aturan ditetapkan pemerintah melalui keputusan bersama (SKB) tiga menteri jelas tak memberi ampun. SKB diteken Mendagri, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN tertanggal 13 September 2018, nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. Kepala daerah diberi deadline waktu hingga akhir 2018 memecat PNS berstatus mantan napi koruptor.

“Kalau tidak mau laksanakan, ya mau pilih jabatannya (bupati,) atau itu (ASN eks-napi korupsi). Wajib hukumnya diberhentikan,” ujar Ali Mazi lagi.

Menyusul masih banyaknya kepala daerah yang bandel tak mengindahkan SKB tiga menteri di atas, Ali Mazi menyatakan akan mengumpulkan sejumlah kepala daerah se-Sultra, Rabu pekan ini.

“Rabu besok kita panggil di sini. Semua (bupati) kita sampaikan aturan itu. Kan mungkin ada juga yang belum tahu. Banyak wali kota bupati belum dapat surat,” terang Ali Mazi.

Baca Juga :  DPW PAN Sultra Resmi Nonaktifkan Rajiun dari PAN Muna Barat

Desakan agar Bupati Mubar mencopot jabatan ASN eks-napi korupsi yang belum lama ini dilantik menduduki jabatan strategis di Mubar sebelumnya juga telah disuarakan oleh Ombudsman RI.

Sebagaimana dirilis Inilahsultra.com, awal Januari lalu, Bupati Mubar, Rajiun Tumada melantik 127 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemkab Mubar. Salah satu diantara pejabat tersebut belakangan diketahui memiliki track record bekas napi korupsi.

Pejabat dimaksud adalah Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Mubar, La Tifu. ASN yang sebelumnya menjabat kepala seksi di Dinas PU Muna tersebut dilaporkan pernah dipenjara lantaran tersandung kasus korupsi desain perencanaan di Dinas PU Kabupaten Muna tahun anggaran 2013.

Mengetahui hal itu, Ketua Ombudsman Sultra, Mastri Susilo bersuara. Ia meminta Pemda Mubar mencabut SK pelantikan sekaligus memecat pejabat Mubar tersebut. Namun hingga kini, Bupati Mubar diketahui urung melaksanakan rekomendasi tersebut.

Penulis : Siti Marlina
Editor : La Ode Pandi Sartiman

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...