Dugaan Pungli di SMPN 12 Kendari, Kepala Dikmudora : Itu Sumbangan Suka Rela

431

Kendari, Inilahsultra.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) beberapa pekan lalu menemukan dugaan pungutan liar (pungli) berbentuk uang komite di SMPN 12 Kendari.

Namun temuan Ombudsman ini dibantah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikmudora) Kota Kendari Sartini Sarita.

- Advertisement -

Menurutnya, yang terjadi di SMPN 12 Kendari itu bukan pungli karena itu merupakan hasil rapat komite dan kesepakatan dengan orang tua atau wali murid.

“Jadi yang terjadi itu bukan pungli tapi sumbangan hasil kesepakatan antara pihak komite dan orang tua murid yang dibuktikan dengan undangan, berita acara, daftar hadir yang ditanda tangan orang tua murid,” katanya, Kamis 7 Februari 2019.

“Setelah mereka duduk bersama dan ada kesepakatan dan itupun tidak ditentukan jumlah dan batas pembayaran. Jadi bukan pungli itu,” tambah Sartini Sarita.

Uang komite di SMPN 12 Kendari, kata dia, akan tetap diberlakukan. Namun untuk nominalnya, pihak sekolah dan pengurus komite lebih dulu berdialog dengan orang tua murid bila ada masalah di sekolah untuk mencari solusi.

“Bila ada masalah di sekolah mari kita dudukan bersama-sama baru kita bicarakan bagaimana solusinya,” jelasnya.

Walaupun Ombudsman RI Perwakilan Sultra sudah melarang, ia tetap ngotot memberlalukannya.

Sebelumnya, larangan Ombudsman ini berpatokan pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang larangan untuk melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua wali murid dalam bentuk sumbangan dengan mengatasnamakan uang komite. Sekolah dilarang menentukan nominal sumbangan dan batas waktu pembayaran.

Menurutnya, Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite ini memang benar dilarang. Tapi yang terjadi di sana itu sumbangan suka rela yang tidak ditentukan dan itu sudah ada kesepakatan bersama orang tua murid, dan kalau namanya sumbangan terserah kapan saja diserakan sumbangan tersebut.

“Sumbangan itu tidak dalam bentuk uang, misalnya dalam bentuk tenaga dan barang. Kalau saya punya semen satu sak, pasir satu drom dan baru merah sekian biji. Maka saya akan datang bawa karena ada yang mau dibangun. Seperti inilah bentuk sumbangan dalam komite sebenarnya,” jelasnya.

Ia mengklaim, sudah paham tentang aturan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang larangan itu.

Bahkan, lanjut dia, sudah lama disosialisasikan kepada pihak sekolah dan komite. Jadi bukan hal baru lagi bagi para kepala sekolah di Kota Kendari.

“Ini sudah kita sosialisasikan ke pihak sekolah, aturan ini sudah di tangan mereka dan sudah tahu semuanya. Jadi tidak mungkin pihak sekolah melanggar aturan komite ini,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...