Ini Sembilan IUP di Pulau Wawonii yang Resmi Dicabut Pemprov Sultra

492
 

Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah Provinsi Sultra secara resmi mencabut sembilan izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan.

Namun, sembilan IUP itu dicabut karena telah habis masa berlakunya. Artinya, Pemerintah Provinsi Sultra cukup tidak melanjutkan pengusulan perpanjangan IUP-nya.

- Advertisement -

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencabutan 9 izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Kepulauan, Pulau Wawonii.

Berdasarkan data yang diperoleh, 9 IUP dinyatakan telah berakhir. Diantaranya milik PT Hasta Karya Mega Cipta (2008-2015) dengan luas IUP pengolahan kromit 1.354 hektare yang berlokasi di Kecamatan Wawonii Selatan.

Kemudian, PT Pasir Berjaya (2007-2014) dengan luas IUP kromit 1.552 hektare berlokasi di Wawonii Utara.

PT Derawan Berjaya Mining (2010-2015) mengantongi 2 IUP dengan total luas 4.000 hektare di Wawonii Tengah dan Wawonii Timur. Keduanya mengelola tambang kromit.

PT Cipta Puri Sejahtera (2008-2015) memegang IUP seluas 2.036 hektare di Wawonii Barat yang mengolah tambang nikel.

PT Natanya Mitra Energy ( 2010-2016). Perusahaan ini mengantongi 2 IUP eksplorasi tambang nikel di Kecamatan Wawonii Barat, Wawonii Utara dan Wawonii Timur dengan total luas 7.929 hektare.

PT Investa Pratama Intikarya (2009-2016) dengan luas IUP nikel 243 hektare di Wawonii Selatan.

Terakhir, PT Kharisma Kreasi Abadi (2009-2016) luas eksplorasi nikel 547,5 hektare di Wawonii Selatan.

Setidaknya, ada 4 pertimbangan pencabutan 9 IUP di Pulau Wawonii ini.

Pertama, bahwa dalam rangka penertiban dan penataan perizinan pertambangan mineral dan batu bara sebagai upaya penyelamatan potensi daerah dan lingkungan maka perlu adanya langkah pemerintah daerah secara terpadu dan terkoordinasi.

Kedua, bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, pemerintah daerah bersama forum koordinasi pimpinan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten Konawe Kepulauan bersama forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada rapat tanggal 26 Maret 2019, sepakat terhadap 9 IUP yang berakhir masa berlakunya perlu dicabut dan tidak diperpanjang lagi.

Ketiga, bahwa dengan ditetapkannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada di dalam satu daerah provinsi menjadi kewenangan gubernur

Keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan surat keputusan Gubernur Sultra tentang pencabutan izin usaha pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Dalam keputusannya ini, Gubernur Sultra turut menyertakan nama 9 IUP yang resmi dicabut.

Sedangkan untuk tujuh IUP lainnya, statusnya masih dalam kajian yang selanjutnya menunggu rekomendasi dicabut atau tidak.

Adanya SK pencabutan IUP ini, ikut dibenarkan staf khusus Gubernur Sultra Tahir Kimi.

“Iya, benar,” kata Tahir membenarkan adanya SK yang tersebar di group Whatsapp, Jumat 12 April 2019.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...