Kendari, Inilahsultra.com – Wacana people power yang digaungkan oleh pihak tertentu mendapat respon tidak baik dari berbagai kalangan. Tak terkecuali tokoh agama dan pejabat di Kabupaten Bombana.
Imam Masjid Agung Nurul Iman Bombana Uztad Arfani mengaku, Pemilu 2019 sejatinya tidak berimplikasi pada keributan dan kekacauan negara.
Menurut dia, wacana people power yang digaungkan selama ini, bisa mengancam stabilitas dan kesatuan masyarakat.
“Saya menolak upaya-upaya semacam people power karena bertentangan dengan konstitusi,” kata Arfani, Senin 13 Mei 2019.
Ia menyebut, bagi pihak yang merasa keberatan dengan hasil pemilu, tidak mesti harus mengerahkan massa dengan agenda people power yang bisa memecah belah persatuan bangsa.
“Kalau pun tidak sepakat dengan hasil pemilu, silakan menempuh jalur hukum sesuai konstitusi,” katanya.
Selain tokoh agama, agenda people power juga ditentang oleh pejabat di Kabupaten Bombana. Semisal, Camat Lantari Jaya, Dwi Asmara.
Ia mengaku, gerakan people power ini bisa mengancam persatuan masyarakat.
Harusnya, jika berkaitan dengan urusan pemilu, sudah ada lembaga terkait yang menanganinya.
Misal, Bawaslu terkait pelanggaran. Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut sengketa hasil dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara.
“Jadi, kita menolak people power ini. NKRI harga mati,” tegasnya.
Wacana people power pertama kali digaungkan politikus senior Amien Rais. Ia juga merupakan salah satu tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
People power akan dilakukan karena mereka menduga banyak pelanggaran yang terjadi selama Pemilu 2019. Padahal, upaya mereka ini telah bertentangan dengan klaim kemenangan pasangan Prabowo-Sandi sebesar 62 persen.
Penulis : La Ode Pandi Sartiman
