Pengawasan Partisipatif Menjamin Pilkada Demokratis

97
Bahari. (Istimewa)

Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Tahun 2020 Pilkada akan diikuti 270 daerah ke-270 daerah itu rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Dari 224 Kabupaten yang melaksankan Pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat tujuh daerah yakni Kabupaten Muna, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Kolaka Timur, Wakatobi dan Buton Utara.

- Advertisement -

Secara normatif, pemilihan atau pemilihan kepala daerah diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilihan kepala daerah sejatinya merupakan obat untuk menghilangkan berbagai patologi yang mengidap politisi. Sebab, pemilihan tidak hanya prosedur yang harus dilalui oleh negara-negara yang demokratis, tapi juga instrument paling ampuh untuk mencegah politisi yang tidak memiliki kualitas dan integritas untuk menduduki jabatan publik. Sebaliknya, pemilihan pun bisa menjadi momentum untuk menghukum politisi yang tidak mampu menunjukan komitmen dan dedikasinya kepada masyarakat untuk tidak memilihnya.

                       

Agar pemilihan bisa benar-benar menjadi instrument rakyat tentu saja ada prasyarat yang harus penuhi.

Pertama, rakyat sebagai pemilih memahami mengapa harus memilih dan mengetahui siapa yang akan mereka pilih, dan dalam memilih menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Ini yang sering disebut oleh peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat sebagai democratic behavior.

Faktor kedua, pemilihan dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan. Semua kandidat dan partai berada dalam level persaingan yang sama. Kemenangan tidak ditentukan oleh banyak atau tidaknya uang atau cara-cara korup seperti menggunakan sumber daya negara, memobilisasi birokrasi, dan melakukan politik uang.

Baca Juga :  Petani Dalam Pusaran Sistem Ekonomi yang Tidak Berkeadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kita berharap momentum Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara bukan hanya prosedur rutin yang wajib dijalankan oleh negara-negara demokratis atau sekedar ajang persaingan partai politik dan politisi untuk memperoleh atau memperluas kekuasaan. Namun secara substansi Pemilihan  merupakan bagian dari proses pendidikan politik sekaligus momentum untuk memilih dan memberi legitimasi kepada mereka yang dianggap bisa mewakili kepentingan rakyat dalam pemerintahan.

Segenap elemen berharap momentum pilkada serentak yang keempat kalinya ini akan menjadi arus balik kebangkitan negeri ini dari sisi politik. Disadari ruang politik menjadi ruang sangat strategis dalam mendorong perubahan signifikan sebuah bangsa disemua sendi kehidupan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah momentum ini mampu melahirkan kepala daerah dengan kepemimpinan politik berkualitas? Apakah pilkada mendatang akan melahirkan gubernur, bupati, dan wali kota yang benar-benar memiliki visi perubahan, antikorupsi, dan benar-benar bekerja untuk rakyat?

Semua pertanyaan di atas akan terjawab dengan melihat beberapa hal penting, yakni; pertama, pilkada mendatang adalah ruang dimana rakyat memiliki kebebasan sebesar-besarnya dalam menentukan pilihannya, baik calon gubernur, bupati, maupun walikota. Dengan begitu, pada titik ini dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut menentukan nasib bangsa ini selama lima tahun mendatang dengan memilih pemimpin yang tepat.

Kedua, lahirnya eksekutif yang baik, pemimpin daerah berkualitas yang memiliki visi perubahan, antikorupsi, dan bekerja untuk rakyat, sangat ditentukan oleh pilkada berkualitas. Pada titik ini penye-lenggara Pemilihan  dan tingkat partisipasi di seluruh lapisan masyarakat agar melakukan pengawasan terhadap proses pilkada yang akan menentukan terciptanya kualitas Pemilihan yang baik.

Modus pelanggaran pemiliahan dari tahun ketahun semakin kompleks. Kompleksitas ini biasa dilakukan oleh pasangan calon (paslon), tim kampanye/relawan, Partai Politik pengusung dan Partai politik pendukung. Kompleksitas pengawasan penyelenggaraan pemilihan ini menjadikan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya menjalin kerjasama berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Kejaksaan dan Polri yang dalam sentra penegakkan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) serta melibatkan peran masyarakat secara partisipatif.

Baca Juga :  Tim KPK Geledah Kantor TP SBN, Jurnalis Dilarang Meliput

Pergeseran orientasi tugas Bawaslu dari sebelumnya pengawasan diarahkan pada penemuan pelanggaran, maka saat ini pengawasan yang diamanahkan untuk mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran. Berdasarkan pergeseran orientasi sebagaimana terpapar di atas, maka indikator keberhasilan pengawasan Pemilihan juga tidak lagi ditentukan seberapa banyak temuan pelanggaran dan tindak lanjutnya oleh lembaga pengawas Pemilihan, melainkan lebih pada seberapa efektif upaya pencegahan pelanggaran Pemilihan dapat dilakukan lembaga pengawas Pemilihan.

Oleh karena itu, sinergi pengawasan partisipatif menjadi faktor penentu lain.
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2020 hal hal yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan independensi dan integritas lembaga;

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Gakkumdu;

3. Meningkatkan komptensi pengawas;

4. Melibatkan masyarakat dan Media secara partisipatif dalam Pengawasan Pilkada;

5. Melibatkan lembaga pemantau Pemilu.

Dengan adanya peranan aktif lembaga-lembaga pemantau pemilu, media dan juga masyarakat dalam mengawasi pemilu, akan memberikan kesadaran bagi para pelaku politik, penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait untuk menjaga diri, menjaga marwah partainya sehingga akan tetap berada pada relnya sesuai dengan porsinya masing-masing, yang pada akhirnya akan melahirkan suatu pemilihan yang demokratis.

Dengan adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan maka diharapkan akan dapat menghasilkan pemilihan kepala Daerah yang demokratis baik dari prosesnya maupun hasilnya.

Oleh : Bahari

Penulis adalah anggota Bawaslu Sultra, Kordiv Penyelesaian Sengketa

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...