Dewan Nilai Pemkot Kendari Tidak Jujur dalam Perubahan Penjabaran APBD 2020

444
 

Kendari, Inilahsultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menilai Pemkot Kendari tidak jujur dalam usulan perubahan Perwali
tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Anggota DPRD Kota Kendari La Ode Ashar menjelaskan, dalam perubahan perwali tersebut alasan Pemkot Kendari untuk membayar atau melunasi utang kepada pihak ketiga.

- Advertisement -

“Kemarin saya minta data uang Pemkot Kendari kepada TAPD, tapi lagi-lagi mereka tidak bisa memperlihatkannya dengan akurat,” kata La Ode Ashar, Selasa 10 Maret 2020.

Wakil Ketua Fraksi Golkar ini mengungkapkan, ternyata utang Pemkot Kendari bukan hanya kepada pihak ketiga, tetapi ada pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan potongan honor pegawai pada November dan Desember 2019 belum terselesaikan.

Alasanya Pemkot Kendari, lanjut dia, uang potongan TPP dan honor pegawai tersebut untuk membayar kegiatan di akhir tahun 2019 kemarin.

“Kita minta data rilnya potongan TPP dan honor ini lagi-lagi mereka tidak berani memberikan jawaban yang meyakinkan dengan alasannya tidak mengetahui pasti angkanya secara keseluruhan,” ungkap La Ode Ashar.

Anggota Komisi III ini menjelaskan, setelah dikalkulasi semua utang Pemkot Kendari termasuk belanja modal dan belanja barang dan jasa, ternyata utang Pemkot Kendari ada dua. Pertama, utang kepada pihak ketiga dan utang belanja yang penggunaan sekarang tapi pembayarannya bulan depan atau tahun depan.

“Ternyata utang kita sebanyak Rp 144 miliar. Saya tanya lagi sama ketua TAPD, utang Rp 144 miliar ini masuk kategori belanja modal atau apa. Tapi dia hanya bisa menjawab dengan alasan diplomatis,” jelasnya.

Yang paling tidak masuk akal, kata La Ode Ashar, belanja modal yang ada
di Dinas PU Kota Kendari disampaikan secara lisan Rp 128 miliar. Sementara dalam dokumen yang diserakan ke DPRD ditandatangani langsung Wali Kota Kendari belanja modal di Dinas PU hanya Rp 75 miliar.

“Jadi ditempel di dokumen mana itu Rp 128 miliar. Berarti ada ketidakjujuran Pemkot Kendari saat ini dalam merevisi perubahan Perwali tentang penjabaran APBD 2020 dan patut kita duga ada masalah besar dan ada yang bermain di dalam,” ujarnya.

La Ode Ashar meyakini ketidakjujuran Pemkot Kendari, karena setiap kali DPRD meminta data utang Rp 128 miliar tidak bisa dibuktikan di atas kertas.

“Jadi, ada perbedaan apa yang disampaikan secara lisan dan yang disampaikan dalam dokumen utang Pemkot Kendari ke DPRD,” jelasnya.

La Ode Ashar menilai, dalam penjabaran APBD 2020 ini, Pemkot Kendari memiliki dua dokumen yang berbeda, karena dokumen yang diserahkan ke DPRD beda dengan dokumen yang mereka pegang dan yang dijelaskan kepada DPRD pada saat rapat.

“Pertanyaannya, kalau memang belanja modal Rp 128 miliar, kenapa tidak ada dalam dokumen yang diserahkan kepada kami. Melekat di dokumen mana itu Rp 128 miliar. Saya menduga ada dua dokumen yang mereka mainkan untuk mengelabui DPRD,” ungkapnya.

Kalau memang belum ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), La Ode Ashar menantang Kepala Inspektorat Kota Kendari untuk mengkaji undang-undang terkait dengan apa yang diusulan Pemkot saat ini.

“Ini bukan kategori yang harus dirahasikan. Ini lembaga DPRD, data DPRD juga. Data ini kita bahas bersama hanya pemkot yang kelola. Kenapa ini kita kejar terus, supaya tidak ada kambing hitam,” ujarnya.

Ia meminta, Pemkot Kendari harus terbuka menyampaikan jumlah utang sesungguhnya. Jangan ada yang ditutupi dengan DPRD, karena DPRD yang membahas anggaran.

“Saya harap Pemkot bisa terbukalah dan menyampaikan utang yang sebenarnya. Sebenarnya kita kritisi ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mencari solusi bersama-sama untuk melunasi kewajiban kita,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...