Koltim Jadi Daerah Percontohan Penyaluran Dana Desa se-Sultra

482
 

Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim) kembali menerima penghargaan dari Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi terkait dukungan pelaksanaan program pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) tahun 2015-2019.

Piagam penghargaan diberikan oleh Sekda Sultra La Ode Ahmad Pidana Balombo kepada Bupati Koltim yang diwakili Sekda Koltim Eko Santoso Budiarto, dan beberapa penghargaan juga diberikan kepada pendamping desa, serta kepala desa dalam acara Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) belum lama ini.

- Advertisement -

Kemudian, penghargaan juga diberikan kepada Kades Watuputeh Kecamatan Mowewe, atas prestasinya menaikan status desa dari tertinggal ke desa maju. Selain itu, penghargaan Pendamping Lokal Desa (PLD) Sultra terbaik dari Koltim Aere Juhra serta meraih juara 3 pameran Bumdes se Sultra.

Turut hadir dalam penerimaan penghargaan Kadis Kominfo, DPMD serta Kabid Pemdes, Para Camat, Kades, Tenaga Ahli, PD serta PLD.

Sekda Koltim Eko Santoso Budiarto mengatakan, Pemda Koltim sangat mengapresiasi P3MD dengan menetapkan dan memberikan penghargaan dari gubernur kepada bupati se-Sultra yang berprestasi.

“Kami ucapkan banyak terima kasih atas penghargaan yang diberikan, dan harapan kami semoga ke depanya kegiatan evaluasi ini bisa berlangsung secara rutin” ujarnya.

Kepala BPKPB Koltim Martha S Hutapea (kanan), menerima penghargaan dari Kepala KKP Kolaka atas ketepatan waktu pencairan dana desa belum lama ini. (Istimewa)

Tenaga Ahli Pemberdayaan Desa di Koltim, La Ode Amran Apity mengapresiasi Pemda Koltim yang sejak 2015 hingga 2019 terhadap program pembangunan dan pemberdayaan desa berjalan dan dilaksanakan dengan baik.

“Kami mengapresiasi Pemda Koltim telah menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan desa tertinggal menjadi desa maju dijalankan dan dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Kepala BPMD Sultra, Taswan Taewa mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada para Bupati dan Wali Kota se-Sultra, karena dianggap sukses dalam mendukung dan mengaplikasikan program-program pembangunan diwilayah otoritas masing-masing.

Termasuk, keberhasilan memberdayakan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan hingga tingkat pedesaan.

“Dalam penggunaan dan penyaluran dana desa dinilai dari Kementrian Desa tepat sasaran dan sesuai peruntukkannya serta sesuai cita-cita pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata,” ujarnya.

Setelah mendapatkan Penghargaan P3MD Dari Gubernur Sultra, Koltim menjadi salah satu daerah percontohan dalam penyaluran dana desa (DD) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sebelumnya daerah yang dipimpin Drs H Tony Herbiansyah ini, menduduki peringkat ke-6 penyaluran DD terbaik se-Indonesia, yang disampaikan melalui halaman facebook Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasin, Abdul Halim Iskandar.

Pencairkan DD pada Januari 2020 ini, Koltim mampu meloloskan 39 desa dari 117 desa yang ada untuk mencairkan DD tersebut.

Menurut Tenaga Ahli (TA) Pemberdayaan Desa Koltim Amran Apity, selama ini banyak pihak beranggapan DD tidak bisa cair di Januari. Namun Koltim mampu mewujudkannya.

Lanjut dia, untuk perencanaan desa di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114, Juni itu sudah mulai sosialisasi dalam artian Juni 2019 sudah mulai sosialisasi perencanaan desa 2020 dan pada Juli sudah harus terbentuk Tim Penyusun RKPDes.

Sehingga, pada September RKPDes sudah bisa di tetapkan. Paling lambat 31 Desember APBDes sudah ditetapkan.

Atas prestasi ini, lanjut Amran Apity, Koltim meraih penghargaan dari KPP Kolaka, karena ketepatan waktu proses pencairan DD.

Berdasarkan penjelasan Dirjen Perimbangan dan Perbendaharaan Kementria Keuangan, sesuai PMK Nomor 193, bahwa pencairan DD yang tidak melebihi 7 hari kerja dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), akan mendapatkan reward pencairan 60 : 40 persen dan disamakan dengan desa mandiri PMK nomor 205.

Berdasarkan PMK tersebut lanjut dia, dalam pasal 1 menyatakan, bahwa pemda yang berperingkat kinerja baik di 2019 berdasarkan PMK 193 nomor 107/2019, tetap di akui penyaluran DD 2020 dengan status Desa Mandiri. Sementara di Sultra kata Amran, belum ada Desa Mandiri melainkan baru Desa Maju.

Sehingga Koltim tetap mengacu pada pencairan 40 : 40 : 20 persen. Namun demikian, kata dia, penyaluran dana desa di Koltim menjadi contoh bagi kabupaten yang lain di Sultra.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergitas dari desa, OPD dan terutama Bupati, karena sekalipun desa bekerja baik, tapi kalau tidak di dukung kerjasama yang baik dengan OPD dan tidak di suport oleh Bupati. Mustahil akan berhasil, serta di dukung pula dengan kerjasama dengan pendamping dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten secara structural,” tutupnya. (Adv).

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...