PD Pemuda Muhammadiyah Muna Dukung Penolakan Kedatangan 500 TKA Cina

1449
 

Raha, Inilahsultra.com-Penolakan atas rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina, terus disuarakan beberapa pihak. Tak tanggung-tanggung Gubernur Sultra, Ali Mazi serta anggota DPRD Provinsi Sultra kompak ikut menyuarakan menolak kedatangan TKA itu.

Atas sikap tegas itu, Bidang Hukum PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Muna, Abdul Razak Said Ali mengapresiasi suara penolakan tersebut.

- Advertisement -

Abdul Razak Said Ali mengatakan, rasa trauma dan ketakutan masyarakat Sultra atas kedatangan 49 TKA beberapa saat yang lalu masih terbayang, kini beredar Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 500 TKA China ke Sultra.

Diketahui RPTKA tersebut diajukan oleh dua perusahaan tambang besar yang ada di Sultra, yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.

Kini masyarakat Sultra Kata Razak, kembali dihantui dengan kabar yang menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang telah menyetujui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 500 TKA China ke Sulawesi Tenggara.

“Kami sangat menyayangkan sikap Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenaker yang menyetujui RPTKA tersebut. Persetujuan tersebut sangat melukai perasaan rakyat Sultra, karena persetujuan itu lahir ditengah-tengah pandemi Covid-19 dan Pemprov Sultra bersama seluruh rakyat Sultra sementara berjuang bersama melawan Covid-19,” ungkapnya.

Semangat penolakan saat ini, dirinya nilai telah diperjuangkan oleh hampir seluruh elemen masyarakat. Terutama, Gubernur Sultra Ali Mazi.

“Penolakan itu adalah sikap yang tepat dan cerminan pemimpin yang berjiwa ksatria karena komit terhadap keselamatan masyarakatnya. Untuk itu kami sangat mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan oleh Pemprov Sultra dalam menyikapi persoalan ini,” tuturnya.

Razak menilai kedatangan TKA asal China ini juga berpotensi menyalahi beberapa ketentuan yang berlaku saat ini yakni Peraturan Pemerintah (PP) No 21/2020 tentang PSBB yang mana peraturan a quo saat ini dijadikan sebagai ujung tombak untuk melawan penyebaran Covid-19 di Indonesia tidak terkecuali di Sultra.

Selain itu, Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia, peraturan ini juga berlaku mulai pada 2 April 2020 sampai waktu yang tak ditentukan.

Sementara Jendral Idham Aziz selaku Kapolri telah mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona.

Ia berharap bahwa seluruh regulasi tersebut semestinya pemerintah konsisten bahwa saat ini prioritas utamanya adalah keselamatan seluruh rakyat Indonesia bukan keselamatan dan kemakmuran segelintir perusahaan tambang maupun rakyat asing.

“Saat ini belum ada negara didunia yang bisa menjaminkan bahwa Covid-19 akan lenyap selamanya sehingga seluruh aturan tersebut wajib hukumnya untuk ditaati bukan hanya dijadikan sebagai “perhiasan” konsepsi negara hukum,” tegasnya.

Reporter : Iman Supa

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...