Penambangan Blok Matarape, Pelanggaran Hukum di Depan Mata

1530
 

Kendari, Inilahsultra.com – Aktivitas penambangan ilegal di Blok Matarape Kabupaten Konawe Utara terus berlanjut hingga saat ini. Namun, penegakan hukum terhadap aktivitas tak berizin itu terkesan tumpul.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) Saharuddin menyebut, banyak pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal di blok berstatus quo tersebut.

- Advertisement -

“Oknum aparat kepolisian juga diduga terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal di blok ini,” kata Saharuddin beberapa waktu lalu.

Namun, Saharuddin tidak merinci seperti apa peran oknum yang dimaksud. Ia hanya menyebut inisial namun perlu konfirmasi lebih lanjut.

Udin juga menyebut, praktik penambangan ilegal di Blok Matarape adalah pelanggaran hukum yang terjadi di depan mata.

“Tapi tidak ditindak oleh aparat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara yang cenderung tidak melakukan pengawasan maksimal terhadap aktivitas penambangan di Blok Matarape.

Blok Matarape sebelum dinyatakan status quo karena proses lelang dinilai Ombudsman RI terjadi pelanggaran maladministrasi.

Dikutip dari Bisnis Indonesia, Blok Matarape seluas 1.681 hektare awalnya milik PT Vale. Namun, berdasarkan amandemen Kontrak Karya (KK) Vale dan pemerintah yang diteken pada 2014, PT Vale harus melepas lahannya ke pemerintah. Dalam amandemen tersebut, PT Vale sepakat untuk mengurangi wilayahnya dari 190.510 hektare menjadi 118.435 hektare. Lahan yang dilepas itu diserahkan ke negara kurang lebih delapan blok.

Enam blok kemudian dilelang oleh perintah sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Pertama adalah Bahodopi Utara seluas 1.896 hektare. Nilai Kompensasi Data Informasi (KDI) wilayah tambang ini Rp 184 miliar. Komoditas yang dihasilkan wilayah ini yakni nikel.

Kedua, wilayah tambang nikel Matarape seluas 1.681 hektare dengan KDI sebesar Rp 184.05 miliar.

Ketiga, Latao di Kolaka Utara dengan luas 3.148 hektare. Pemerintah menetapkan KDI sebesar Rp 414,8 miliar untuk wilayah tambang nikel ini. Keempat, wilayah tambang nikel Suasua di Kolaka Utara seluas 5.899 hektare dengan KDI Rp 984,85 miliar. Kelima, tambang nikel Kolondale di Sulawesi Tengah seluas 2.189 hektare, dengan KDI Rp 209 miliar. Keenam, tambang batu bara Rantau Pandan seluas 2.826 hektare, dengan nilai KDI Rp 352,6 miliar.

Dalam perjalanannya, Kementerian ESDM menetapkan Antam sebagai pemenang lelang di WIUPK Bahadopi dan Matarape.

Antam mendapatkan kepastian mendapatkan kedua blok tersebut pada 1 Agustus 2018 untuk Blok Bahodopi Utara, dan 21 Agustus 2018 untuk Blok Matarape. Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1805.K/30/MEM/2018 tentang Harga KDI dan informasi penggunaan lahan WIUP dan WIUPK periode tahun 2018.

Setelah Kementerian ESDM menetapkan Antam sebagai pemenang, Pemerintah Daerah Sultra dan Sulawesi Tengah mengajukan keberatan ke Ombudsman. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan empat maladministrasi dalam lelang Blok Matarape dan Blok Bahodopi. Dikutip dari Kontan.id, Poin pertama maladministasi tersebut adalah penetapan WIUPK.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010, wilayah tambang harus diubah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) terlebih dahulu. Penetapan WPN harus melalui persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian, setelah melalui WPN, bisa ditetapkan sebagai WIUPK dengan mempertimbangkan aspirasi dari pemerintah daerah.

Poin kedua, seharusnya WIUPK Operasi Produksi tidak bisa berubah statusnya menjadi WIUPK eksplorasi. Ini mengacu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara.

Ketiga, maladministasi mengenai peserta lelang. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sulawesi Tenggara yakni PD Konosara sebenarnya telah memenuhi persyaratan finansial dan terpilih sebagai pemenang lelang. Namun, Kementerian ESDM membatalkan pemenangan tanpa penjelasan.

Keempat, BUMD PT Pembangunan Sulawesi Tengah tidak diberikan kesempatan melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen yang diberikan kepada pemerintah. Seharusnya, jika BUMD belum melengkapi dokumen, pemerintah berhak memberikan kesempatan kepada BUMD untuk melengkapinya.

Ombudsman Republik Indonesia telah menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terhadap lelang blok tambang yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Berdasarkan temuan itu, Ombudsman pun menyarankan Kementerian ESDM untuk membatalkan keputusan Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang WIUP dan WIUPK periode 2018.

Terhadap LAHP Ombudsman itu, Kementerian ESDM membatalkan keputusannya. Antam pun belum bisa mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dari dua blok tambang yang dimenangkannya.

Menurut Udin, dengan dicabutnya keputusan pemenang lelang itu, maka lahan di Blok Matarape dinyatakan status quo dan dikembalikan ke negara. Artinya, tidak boleh ada pihak yang mengolah di wilayah itu sebelum dinyatakan sebagai pemenang lelang.

Namun menurut Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sultra Kombes Pol Heri Tri Maryadi pihaknya baru akan melihat masalahnya.

“Kita lihat masalahnya sekarang bahwa di dalam lokasi itu ada pemilik IUP namun di situ terkait dengan beberapa orang yang melakukan penambangan di situ,” kata Heri saat ditemui di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin 20 Juli 2020.

Namun demikian, ia tidak melanjutkan wawancara soal masalah di Blok Matarape ini.

Kepala Bidang Minerba ESDM Sultra Yusmin

Sumber Ilegal, Tetap Laku Dijual

Direktur Eksekutif Walhi Sultra Saharuddin menyebut, aktivitas penambangan ilegal di Blok Matarape sudah sampai pada tahap penjualan. Diduga, mereka dokumen dari perusahaan lain dan diterbitkan surat keterangan verifikasi (SKV) bukan di lokasi tersebut hingga lolos dilakukan pengapalan.

Perkara SKV ini, kata dia, menjadi domain Dinas ESDM Sultra yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen SKV untuk setiap perusahaan tambang saat melakukan pengapalan untuk penjualan ore nikel.

Namun tuduhan ini dbantah oleh Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Dinas ESDM Sultra Yusmin. Ia mengklaim, pihaknya tidak pernah menerbitkan SKV untuk dilakukan pengapalan ore nikel yang bersumber dari Blok Matarape.

“Kita tidak pernah keluarkan SKV terkait di Blok Matarape ini,” kata Yusmin, Senin 20 Juli 2020.

SKV merupakan bentuk inovasi dari Pemprov Sultra yang diatur dalam Peraturan Gubernur. Tujuannya, untuk memberi nilai tambah bagi pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pertambangan.

Dalam pengurusan SKV, kata dia, setiap perusahaan tambang mengajukan dokumen turut menyertakan titik koordinat, foto pengambilan ore, penumpukan ore hingga jetinya.

“Itu ditandantangani oleh direktur utama, KTT bertanggung jawab baik pidana maupun perdata. Ini upaya kita meminimalisir penambangan ilegal,” jelasnya.

Namun, kata Yusmin, syarat Syahbandar untuk menerbitkan surat izin berlayar (SIB) bagi kapal tongkang pengangkut ore nikel tidak hanya bersumber dari SKV yang diterbitkan Dinas ESDM Sultra.

Boleh tidaknya berangkatnya kapal tergantung laporan hasil verifikasi (LHV) kadar kuantitas dan kualitas yang diterbitkan surveiyor.

“Kapal itu bisa berangkat kalau ada LHV. Kalau ada SKV tanpa ada LHV, tidak jadi berangkat. Makanya, tanya surveiyor dia ambil dimana uji petik ore itu sehingga bisa berangkat sementara kita tidak mengeluarkan SKV untuk Blok Matarape,” kata Yusmin.

Di Sultra, ada empat surveiyor independen yang tunjuk oleh Kementerian ESDM. Mereka melakukan uji petik langsung terhadap kadar kualitas dan kuantitas ore yang akan dijual ke perusahaan industri smelter.

Yusmin melanjutkan, pihaknya sudah melakukan pengawasan dan memasang papan plang yang menyebut Blok Matarape dalam status quo yang tidak bisa digarap oleh siapa pun.

“Yang turun adalah tim terpadu karena wilayah itu tidak ada izinnya,” jelasnya.

Namun demikian, pengawasan yang dilakukan ESDM ini tidak maksimal karena hanya memasang plang lalu tidak ada pengawasan berkala terhadap aktivitas di wilayah status quo ini.

Terhadap hal ini, menurut Yusmin, Blok Matarape ini adalah WIUPK dan kewenangan inspektur tambang pusat.

“Jangan dibiarkan daerah diobok-obok seolah-olah kewenangan kita. WIUPK itu kewenangan menteri. Kewenangan gubernur hanya IUP. Tapi karena itu jangan sampai penambangan tanpa IUP, maka kita pasang plang,” ujarnya.

Penulis : Pandi

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...