Dewan Persoalkan Pinjaman BLUD RSUD Kota Kendari Rp 13 Miliar ke Bank Sultra

1431
 

Kendari, Inilahsultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari mempersoalkan dana pinjaman Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari ke Bank Sultra.

Ketua Komisi III LM Rajan Jinik mengatakan, BLUD RSUD Kota Kendari tidak memiliki utang karena pengakuan Direktur RSUD Kota Kendari dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 tidak ada masalah dengan BLUD.

- Advertisement -

“BLUD Rumah Sakit Kota Kendari itu sehat dalam artian tidak memiliki utang, karena kita tanya pak direktur di pembahasan APBD 2020 tidak ada masalan dengan BLUD-nya,” kata LM Rajab Jinik saat ditemui di Kantor DPRD Kota Kendari, Senin 20 Juli 2020.

“Kita akan masuk di pembahasan ini, karena pada pembahasan 2020 tidak ada sama sekali utang BLUD rumah sakit, apalagi Rp 13 miliar ini,” tambahnya.

Menurut Rajab, BLUD Rumah Sakit Kota Kendari tidak memiliki utang, tapi yang ada itu hanya utang APBD kepada pihak ketiga pengadaan alat kesehatan rumah sakit yang masuk di perencanaan 2019 belum terbayarkan.

“Kalau utang itu peruntuhkannya untuk membayar utang APBD 2019 itu masalah. Karena kita sudah melakukan pembahasan dalam revisi APBD kemarin sudah selesai,” ungkap Rajab

Dalam revisi APBD berdasarkan Perwali sudah selesai utang dan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membayar utang tahun 2019 dan 2018 ada ratusan miliar sudah selesai.

“Sekarang muncul lagi utang dalam melakukan peminjaman itu akan menjdi masalah kalau jadi utang APBD. Makaya kita tanya utang yang mana, utang BLUD atau utang APBD.
Jangan sampai ini untuk menutupi utang APBD 2019 ke pihak ketiga yang belum dibayarkan,” tanya Rajab.

Anggota Fraksi Golkar ini menyayangkan, Pemkot Kendari melakukan peminjaman uang di Bank Sultra tanpa sepengetahuan DPRD, seolah-olah tidak menganggap lembaga legislatif bagian dari penyelenggara pemerintahan.

“Anggaran apapun yang ada di kota harus diketahui DPRD, karena pada dasarnya tugas DPRD hak anggaran dan itu harus diketahui oleh DPRD. Jadi pemkot harus terbuka terang benderang terkait anggaran,” ujarnya.

Rajab menegaskan, rumah sakit ini bukan milik pribadi tapi bersama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Kendari.

“Rumah sakit dikelola bukan milik pribadi, tapi pemerintah mengutang untuk pembayaran kepentingan lain yg dibebankan kepada ruma sakit yang membayar cicilan tanpa sepengetahuan DPRD,” jelasnya.

Dalam waktu dekat ini, kata Rajab, dewan akan memanggil Direktur RSUD Kota Kendari untuk mempertanyakan pinjaman di Bank Sultra.

“Kemarin kita buka terang menderang, tapi tiba-tiba muncul lagi utang. Kalau itu muncul dari utang alkes. Kita tanyakan apakah itu utuh utang BLUD atau utang APBD pihak ketiga,” tutupnya.

Sementata dikonfirmasi kepada Direktur RSUD Kota Kendari, dr Sukirman terkait pinjaman Rp 13 miliar ke Bank Sultra mengarahkan ke untuk konfirmasi ke Sekda Kota Kendari.

“Kalau terkait itu nanti telpon ibu Sekda, karena saya tidak terlalu anu,” kata Sukirman melalui via telpon, Senin 20 Juli 2020.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...