Menguji Keberanian Pemkot atas Pelanggaran Hukum di Hutan Mangrove Teluk Kendari

833
 

Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah Kota Kendari dinilai lalai dan gagal terapkan aturan pemanfaatan hutan mangrove Teluk Kendari yang kini banyak dikuasai usaha rumah makan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), Mastri Susilo meminta Pemerintah Kota Kendari memberikan kepastian hukum atas semua izin jenis usaha dan kepemilikan sertifikat tanah di kawasan ruang terbuka hijau Teluk Kendari.

- Advertisement -

Dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012, beber Mastri, sempadan sungai yang ada di Teluk Kendari masuk wilayah ruang terbuka hijau.

Untuk itu, bila berdasarkan perda tersebut, maka tidak boleh ada perumahan dan usaha yang bergerak di kawasan hijau.

“Kalau memang kawasan hijau sampaikan kepada masyarakat itu masuk kawasan tidak bisa dijadikan tempat usaha. Tapi sampai saat ini belum ada ketegasan dari pemerintah kota dan terkesan melakukan pembiaran,” jelasnya, Minggu 16 Agustus 2020.

Menurut dia, jika Pemkot konsisten dengan perda tersebut, harusnya tidak membiarkan tempat usaha berdiri di atas kawasan hijau.

“Pemerintah harus memberikan peringatan. Kalau dari awal tidak ada peringatan berarti pemerintah lalai dan gagal menerapkan aturan, tapi kalau sudah ada peringatan yang tidak diindahkan harus ketegasan dan  penindakan dari pemerintah,” tutupnya.

Status lahan kawasan ruang terbuka hijau di hutan mangrove teluk Kendari banyak diklaim warga atau korporasi dengan dibuktikan sertifikat tanah dan dijadikan tempat usaha.

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, warga atau korporasi dan pihak swasta saling klaim tanah di hutan mangrove teluk Kendari ditandai dengan masing-masing memasang patok tanah yang berhektare-hektare.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, hutan mangrove kian terancam, karena banyak aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tersebut dengan menimbun pesisir pantai dan menebang pohon mangrove untuk dijadikan tempat bisinis.

Harusnya hutan mangrove teluk Kendari dapat dilindungi, dirawat dan dijaga oleh pemerintah kota Kendari, berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam Pasal 35 huruf e, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karateristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf (f) dilarang melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil. Huruf (g) dilarang menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman atau kegiatan lainnya.

Sejauh ini, Pemerintah Kota Kendari telah memasang papan peringatan di lokasi hutan mangrove yang bertuliskan “dilarang memanfaatkan kawasan hutan kota untuk kegiatan perdagangan dan jasa serta pemukiman”

Di papan peringatan dijelaskan peraturan daerah kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 pada pasal 68 huruf (a) kegiatan yang dibolehkan meliputi ruang yang disediakan di dalam kota untuk dijadikan taman, huruf (b) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dengan intensitas tinggi, huruf (c) bagi kegiatan yang sudah terlanjur ada diupayakan melalui kegiatan penataan, pengendalian dan relokasi.

Salah satu rumah makan yang dianggap melanggar aturan terkait peruntukan area hijau Teluk Kendari. (Istimewa)

Pasal 91 ayat 1 terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang dan struktur ruang kota Kendari dan pelanggarannya ketentuang peraturan zonasi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan denda administratif.

Pasal 92 setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada pasal 61 dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 69 (1) setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dengan mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.00 (lima ratus juta rupiah).

Poin (2) jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Poin (3), jika tindak pidana sebagaimana dimaksud mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RpRp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan aturan harusnya Pemerintah Kota Kendari bertindak tegas untuk mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau di hutan mangrove teluk Kendari. Namun, sampai saat ini pemerintah kota Kendari belum mengambil langkah dan sikap terhadap tempat-tempat usaha yang melanggar kawasan hijau.

Bahkan, pemerintah kota Kendari terkesan menutup mata dan menutup telinga dalam menyikapi persoalan kawasan hijau di hutan mangrove. Padahal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) merekomendasikan bangunan-bangunan di kawasan hijau dibongkar untuk menyelamatkan hutan mangrove di teluk Kendari.

Sebelumnya, Kepala Seksi Evaluasi dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Kendari, Masrun menjelaskan, selain melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2020, ada beberapa bangunan atau tempat usaha di lahan hutan mangrove tidak memiliki Izin Mendirikan Banguanan (IMB), izin usaha dan izin linglungan dari pemerintah kota Kendari.

“Secara tata ruang ada beberapa bangunan dan tempat usaha tidak memiliki IMB, izin usaha dan izin lingkungan berdasarkan koordinasi kami dengan dinas terkait,” jelasnya.

Saat ini, kata Masrun, pihaknya menunggu ketegasan dari pemerintah kota untuk membantu proses pembongkaran, karena sudah memberikan surat teguran kepada beberapa tempat yang melanggar.

“Kita sudah berikan surat teguran dan peringatan untuk membongkar sendiri tempatnya. Sebenarnya secara regulasi kami siap, tapi tinggal menunggu kesiapan pemerintah kota,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir meminta masyarakat atau korporasi yang melanggar ruang terbuka hijau segera meninggalkan kawasan tersebut.

“Kita berharap masyarakat yang melanggar dan masih beraktivitas segera meninggalkan kawasan tersebut,” kata Sulkarnain Kadir belum lama ini.

Orang nomor satu di Kota Kendari ini mengatakan, dengan meninggalkan atau mengosongkan lahan tersebut dengan tujuan menjaga habitat yang ada hutan mangrove Teluk Kendari.

“Supaya kita kembali menjaga habitat yang ada disitu, tapi kalau mereka tidak meninggalkan. Maka kita akan berlakukan sesuai dengan ketentuan yang ada,” jelasnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik menegaskan, pemerintah kota kendari harus tegas dalam menegakkan aturan kepada warga atau korporasi yang melanggar untuk menyelamatkan kawasan hijau hutan mangrove sebagai ikon keindahan dan kebanggaan Kota Kendari.

“Pemerintah tidak boleh takut kepada korporasi siapapun itu dalam menegakan aturan. Apalagi ini menyangkut kawasan hijau yang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dilindungi,” tegasnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...