Pesan Whatsapp Sekda Kota Kendari di Tengah Rapat Banggar Bikin Anggota Dewan Meradang

15992
 

Kendari, Inilahsultra.com – Rapat Badan Anggaran (Banggar) pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) reguler 2021 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari berlangsung alot, Rabu 26 Agustus 2020.

Dalam rapat tersebut Fraksi Golkar yang diwakili LM Rajab Jinik dan Fraksi NasDem yang diwakili Fadli Bafadhal langsung walk out atau keluar ruangan. Hal ini dilakukan karena mereka merasa lembaga legislatif sudah tidak dihargai lagi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.

- Advertisement -

Walk outnya kedua fraksi ini membuat rapat Banggar yang harusnya diselesaikan hari ini, akhirnya diskorsing dan akan dilanjutkan besok, Kamis 27 Agustus 2020.

Rajab Jinik mengaku, yang memicu mereka keluar ruangan karena adanya pesan instan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari di grup Whatsapp DPRD Kota Kendari.

Pesan Sekda, kata Rajab, menyampaikan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan anggaran di Banggar baik Perubahan APBD 2020 maupun APBD 2021 tidak lagi mengajukan kebutuhan anggaran masing-maaing OPD di forum pembahasan dengan DPRD.

“Ketika muncul WA-nya Sekda, saya langsung keluar dari ruangan Banggar dan TAPD. Ini harus diluruskan dulu komunikasi yang memang bertebaran di group DPRD tentang pernyataan pemerintah kota yang ditanda tangan oleh Sekda, bahwa tidak usah ada penambahan anggaran, jika seperti itu apa gunanya konsultasi sebelumnya, karena itu sangat lukai hati anggota dewan,” kata LM Rajab Jinik.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari ini mengatakan, jika OPD sudah tidak bisa mengusulkan anggaran di DPRD, harusnya tidak datang di DPRD. Lebih baik anggaran dikonsultasikan saja di Pemkot Kendari atau membikin sendiri rencana anggaran dan tidak perlu libatkan DPRD.

“Dengan adanya pesan itu, kita sudah tidak dihargai lagi sebagai lembaga yang mempunyai muruah. Kita sama-sama bekerja berdasarkan Undang-undang (UU). Kita bekerja ini berdasarkan UU, dalam UU dijelaskan sistem pemerintahan itu DPRD merupakan penyelenggara pemerintah begitu juga Pemkot,” jelasnya.

“Dalam kondisi seperti ini saya secara pribadi tidak menerima sehingga saya keluar dari ruang banggar. Saya juga akan melaporkan hasil penambahan anggaran di komisi, tetapi seperti ini intruksinya, ngapain, tidak ada gunanya berada di banggar itu,” tambahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Konsultasi, tiap OPD dan Komisi di DPRD untuk melahirkan sinkronisasi dalam APBD pembahasan APBD 2021.

Pembahasan di Banggar, kata Rajab,  merupakan hasil dari pembahasan di komisi yang nantinya akan menjadi dasar pembetukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Namun, dengan beredarnya pernyataan tersebut dirinya sudah tidak sepakat.

“Berarti kita di DPRD ini hanya menjadi stempel Pemkot Kendari, tidak ada muruah padahal kita bekerja sesuai dengan UU. Saya perlu tegaskan, DPRD bukan bawahannya Pemkot Kendari begitu pun sebaliknya. Kita ini mitra sejajar dan bekerja bersama,” jelasnya.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), kata Rajab, jelas berdasarkan konsultasi DPRD dan sudah sesuai undang-undang.

Konsultasi di DPRD mana yang rasional dan mana yang tidak rasional, jangan sampai pemkot membuat sendiri anggarannya. Ketika tidak berhadapan dengan DPRD maka tidak akan efektif dan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tetap juga dilaporkan ke DPRD.

“Makanya kita bekerja berdasarkan undang-undang bukan untuk kemauan pribadi. Buat apa saya habiskan waktuku untuk pergi rapat dengan OPD di komisi kalau bahasanya Sekda tidak menghargai lembaga DPRD,” katanya.

Legitimasi dirinya sebagai anggota dewan, kata Rajab, bukan atas nama sekda atau wali kota. Tetapi dewan dilantik atas nama gubernur susuai dengan perintah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Jadi saling menghargai lembaga ini supaya bagus ke depannya. Kita ini sama-sama memikirkan masyarakat. DPRD mempunyai konstituen dan pemkot juga mempunyai konstituen. Kita 35 anggota dewan dan wali kota sendirinya hasil pilihan masyarakat. Sedangkan Sekda dan OPD hanya jabatan karir pembantu wali kota. Harusnya kita saling menghargai tupoksi dan kinerja supaya program-program untuk kesejahteraan masyarakat bisa berjalan lancar,” jelasnya.

Menurut dia, dengan munculnya pesan Sekda di grup WhatsApp, membuktikan bahwa pengelola anggaran di Pemkot Kendari hanya dikuasai dua orang, yakni wali kota dengan Sekda.

“Saya menilai OPD hanya simbol di Pemkot Kendari yang dibuktikan dengan pesannya Sekda. Kasian OPD yang tidak tahu apa-apa, tapi selalu diperhadapkan dengan masalah,” jelasnya.

Untuk itu, secara pribadi dan mewakil Fraksi Golkar Rajab Jinik mendesak Pemkot Kendari melalui Sekda untuk secepatnya meminta maaf secara terbuka baik di media sosial, di media maupun rapat dengan DPRD.

“Secara tidak langsung pesan Sekda ini sangat melukai anggota dan lembaga DPRD. Pemkot harus minta maaf, jika tidak ini akan menjadi masalah serius, dan muncul faksi-faksi di DPRD,” tutupnya.

Hal yang sama diungkapkan, Wakil Ketua Fraksi NasDem, Fadli Bafadhal. Menurutnya, dengan munculnya pesan di grup WhatsApp DPRD atas nama Sekda sudah tidak menganggap DPRD sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah.

“DPRD dianggap sudah tidak ada fungsinya sama sekali, padahal DPRD jelas bekerja berdasarkan fungsi pengawasan dan budgeting (anggaran). Berarti dalam hal ini pemkot sudah mengambil fungsi budgetingnya DPRD,” kata Fadli Bafadhal.

Mewakili Fraksi NasDem, Fadli Bafadhal juga mendesak Pemkot Kendari untuk segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada lembaga legislatif.

Inilahsultra.com menelusuri pesan Sekda yang masuk ke grup WhatsApp DPRD. Berikut pesan tersebut “Assalamualaikum Kpd Yth. Para Kpl OPD, dengan ini kami sampaikan agar kiranya dalam pembahasan anggaran di Banggar baik Perubahan APBD 2020 maupun APBD 2021 tidak lagi mengajukan kebutuhan anggaran masing2 OPD di Forum pembahasan dengan DPRD. sekiranya masih terdapat hal2 yg ingin di komunikasikan silahkan ke ktr induk Walikota diruang Sekda. Demikian kami sampaikan. Ttd Sekda,” tulis pesan Sekda yang didapatkan Inilahsultra.com di DPRD Kota Kendari.

Dikonfrimasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Nahwa Umar terkait pesan WhatsApp yang beredar di DPRD Kota. Jenderal ASN ini malah kembali mempertanyakan ada yang salahkah dengan pesan WhatsApp itu.

“Saya kirim WA itu ke kepala OPD. Saya selaku Sekda yang juga Ketua Tim TAPD dan juga selaku Pimpinan tertinggi ASN yang tentunya selaku atasan langsung Kepala OPD di mana letak kesalahannya. Saya tidak pernah mencampuri urusan DPRD saya hanya urus OPD saya,” kata Nahwa Umar saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya, Rabu malam 26 Agustus 2020.

Kemudian, terkait ada permintaan dari Frkasi Golkar dan NasDem Pemkot harus meminta maaf melalui Sekda, mantan Kadispenda ini menjawab singkat.

“Pertanyaannya WA itu saya tujukan ke DPRD kah atau untuk Kepala OPD. Itu kepada para kepala OPD. Kenapa harus minta maaf, makanya saya tanya di mana salahnya WA saya,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...