Kumpul Massa di Tengah Pandemi, Mendagri Tegur Keras Rajiun dan Rusman

327
 

Kendari, Inilahsultra.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan teguran keras kepada Bupati Muna Barat, Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna, Rusman Emba.

Teguran keras Mendagri untuk dua bupati tersebut tertuang dalam Surat bernomor 337/4137/OTDA yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik atas nama Mendagri Tito Karnavian, yang ditujukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara

- Advertisement -

Penyebabnya adanya surat teguran tersebut, kedua kepala daerah di Sultra  ini dinilai tidak menaati protokol kesehatan dalam kegiatan yang dilakukan di daerahnya masing-masing.

Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik membenarkan adanya surat itu. Menurutnya, kedua bupati tersebut merupakan petahana yang kembali mencalonkan diri dalam Pilkada 2020.

“Teguran keras untuk kedua bupati ini terkait dengan kegiatan politik keduanya yang banyak menuai sorotan masyarakat,” kata Akmal Malik seperti dikutip di Kompas.com, Selasa 1 Agustus 2020.

Saat ini, Mendagri bersama telah mempelajari kegiatan kedua bupati itu terkait Bupati Muna Barat, Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna, Rusman Emba, telah melakukan kegiatan di daerahnya masing-masing yang disambut ribuan orang.

Bupati Muna Barat, Laode Muhammad Rajiun Tumada dalam satu kedatangannya ke Kabupaten Muna Barat sebagai bakal calon kepala daerah disambut oleh ribuan masyarakat. Sementara Bupati Muna, Rusman Emba pada 13 Agustus 2020 lalu telah melakukan perjalanan kaki bersama masyarakat dari Pelabuhan Kota Raha sampai dengan Tugu Jati dengan diiringi oleh konvoi kendaraan yang membawa bendera partai.

“Menurut kajian Kemendagri, kegiatan dua kepala daerah tersebut telah menimbulkan kerumunan massa. Kondisi ini bertentangan dengan upaya pemerintah memutus rantai penularan Covid-19,” jelasnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b

sangat jelas telah ditegaskan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) juga ditegaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi antara lain pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

“Merujuk ketentuan dan fakta yang ada, Mendagri Tito Karnavian meminta Gubernur Sultra sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada kedua bupati,” tutup Akmal.

Sumber : Kompas

Editor : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...