Diduga Korupsi Upah Jasa Pelayanan, Direktur RSUD Mubar Dilaporkan di Kejati Sultra

2158
 

Laworo, Inilahsultra.com– Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mubar, dr. M. Syahri Fitra dilaporkan Barisan Aktivis Keadilan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu, 9 September 2020, terkait adanya dugaan korupsi honor atau upah jasa pelayanan pegawai RSUD Mubar tahun 2019.

Ketua Barisan Aktivis Keadilan Sultra, La Munduru mengatakan, berdasarkan data yang ada, pernyataan Direktur RSUD Mubar sangat kontradiksi dengan fakta yang ada di lapangan seperti yang ada di laporan pertanggung jawaban sebagaiman terdapat pada LHP-LKPD Muna Barat TA 2019.

- Advertisement -

Belakangan, diketahui bahwa RSUD Mubar telah merealisasikan seluruh anggaran belanja insentif sebesar Rp 26,96 juta. Realisasi tersebut dilakukan sekaligus pada akhir Desember 2019.

Melihat atas kontradiksi fakta lapangan yang disampaikan oleh para pegawai RSUD Muna Barat dan Fakta LPJ RSUD Muna Barat sebagaimana terdapat pada LHP-LKPD Muna Barat TA 2019, diduga ada oknum-oknum yang sengaja memangkas honor jasa pelayanan pegawai RSUD tahun 2019.

“Kuat dugaan kami honor/upah tersebut dikorupsi oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab,” kata La Munduru Kepada Jurnalis Inilahsultra.com, Kamis, 17 September 2020.

“Kita punya bukti kuat terkait dugaan ini, yakni LHP-LKPD BPK 2019 dinyatakan dalam Buku I, Lampiran 1.a bahwa belanja honorarium PNS dan Non PNS sebesar Rp 94,15 juta dan Rp 931 juta sedangkan uang lembur pegawai dibayarkan sebesar Rp2 juta,” bebernya.

Atas dasar itu, pihaknya langsung melaporkan Direktur RSUD Mubar ke Kejati Sultra pada Rabu, 9 September 2020 lalu dengan melampirkan beberapa bukti pendukung yang ada.

“Kami meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara agar segera menyelidiki perkara ini. Sebagai bukti permulaan untuk penyelidikan, laporan aduan ini kami sertakan lampiran bukti-bukti pendukung,” ujarnya.

Dikonfirmasi kepada Direktur RSUD Mubar, Dr. M. Syahri Fitra tidak membenarkan terkait adanya honor pegawai RSUD Mubar tidak dibayarkan.

Sementara untuk honor jasa pelayanan umum yang disebut belum dibayarkan selama 2 tahun. Olehnya itu, pihaknya berjanji untuk tidak lepas tangan atas persoalan tersebut.

“Honorarium tenaga honorer dibayar setiap bulan sementara jasa dibayarkan sesuai dengan pemasukan rumah sakit dari jasa pelayanan BPJS dan umum,” imbuhnya.

Kata dia, besaran gaji honorer pegawai RSUD Mubar pada 2019 itu sudah dibayarkan tiap bulan melelalui rekening masing-masing.

“Itu besaran yang disebutkan dalam berita itu adalah besaran honor bulanan tenaga honorer yang sudah dibayarkan setiap bulan ke rekening masing masing tanpa ada potongan,” tuturnya.

Untuk diketahui, sebelumnya para tenaga medis RSUD Mubar yang didominasi perawat melalui media daring mengaku kecewa dengan manajemen RSUD Mubar, pasalnya uang jasa pelayanan, yakni jasa pelayanan umum maupun jasa pelayanan BPJS tak kunjung dicairkan oleh pihak RSUD.

“Sampai sekarang kita tidak tahu itu hitung-hitungan pembagiannya. Kalau kita tanya mereka marah-marah,” kata salah seorang pegawai RSUD Mubar yang enggan untuk disebut namanya.

Para Honorer juga sempat melakukan aksi mogok kerja selama satu hari sebagai protes terhadap manajemen RSUD Mubar.

“Pernah mogok 1 hari, tapi langsung dipanggil (pihak pimpinan RSUD),” ucapnya.

Reporter : Muh Nur Alim

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...