Pertanahan Tunggu Arahan Kementerian ATR Batalkan Sertifikat Tanah di Hutan Mangrove Kendari

1427
 

Kendari, Inilahsultra.com – Pertanahan Kota Kendari masih menunggu arahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia (RI) untuk membatalkan sertifikat tanah yang terbit di kawasan Hutan Mangrove Teluk Kendari.

Kepala BPN Kota Kendari Herman Saeri mengatakan, menyangkut sertifikat tanah di hutan mangrove sudah menjadi atensi dan upaya-upaya pembatalan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nasional.

- Advertisement -

“Sudah ada upaya-upaya dari Kementerian ATR mau dibatalkan atau bagaimana. Pembatalannya harus sesuai mekanisme karena harus ada putusan dalam kesalahan administrasi sertifikat tanah di hutan mangrove,” kata Herman Saeri saat ditemui di Kantor DPRD Kota Kendari, Selasa 29 September 2020.

Herman Saeri menjelaskan, terbitnya sertifikat tanah di Hutan Mangrove pada saat itu belum ada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030.

Di lokasi tersebut, pada saat itu difungsikan sebagai empang yang dimungkinkan untuk penerbitan sertifikat, karena belum ada RTRW yang membatasi Pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah.

“Di hutan mangrove banyak sertifikat tanah dan berdasarkan hasil identifikasi kami sekitar 50an sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...