Oknum Kepala Seksi Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pajak Reklame di Kendari

412
 

Kendari, Inilahsultra.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari menetapkan satu aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Kendari sebagai tersangka dugaan korupsi pajak reklame.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari Shirley Samuan mengatakan, ASN tersangka tersebut bekerja di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari berinisial I.

- Advertisement -

“Penetapan tersangka sudah dilakukan, Jumat 9 Oktober 2020 kemarin,” jelas Shirley saat ditemui di Kantor Kejari Kendari, Selasa 13 Oktober 2020.

Shirley melanjutkan, tersangka I merupakan esolon IV dengan jabatan Kepala Seksi (Kasi) di Bapenda Kota Kendari.

“Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BKKP), kerugian negara akibat penyelewengan tersebut sekitar Rp256 juta 393 ribu,” ujarnya.

Masih Kata Shirley, tersangka belum diperiksa. Hanya saja yang bersangkutan (tersangka) telah mengembalikan uang kerugian tersebut ke penyidik Kejari Kendari. Ini bukan eksekusi hanya penitipan.

“Tapi tunggu putusan pengadilan,” bebernya.

Penetapan tersangka, lanjut Shirley, telah memenuhi syarat formil dan materil. Selain tersangka, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Soal tersangka lain itu, saat ini jaksa masih penyidikan.

“Perannya dia (tersangka) sebagai apa, nanti dipersidangan secara gamblang dibuka,” tuturnya.

Shirley menjelaskan, pajak reklame ini diduga diselewengkan yang seharusnya masuk ke kas negara namun masuk ke rekening pribadi. Kasus ini telah digarap oleh jaksa sejak Juli 2020.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kendari Novelino Romadu menyebut, ada beberapa uang negara tidak masuk ke kas dearah.

“Kita ambil dua tahun kebelakang, karena 3 tahun belum tentu ada slip setoran atau  pembayaran pajak,” ungkap Novelino.

Penyelewengan pajak reklame yang terjadi tahun 2018-2019 lalu. Dalam kasus ini sebanyak 20 orang saksi yang diperiksa.

Dalam kasus ini, oknum ASN tersebut disangkakan melanggar pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara, denda paling sedikit Rp200 juta.

Penulis : Onno

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...