DPO Kasus Korupsi APBD, Mantan Kadis Kesehatan Koltim Ditangkap di Makassar

298
 

Kendari, Inilahsultra.com – Tim Intelijen Kejaksaan Agung menangkap mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) dr. Herry Faisal, M.Kes, Selasa, 03 November 2020 sekira pukul 17.45 WITa. Ia merupakan terpidana kasus korupsi APBD Kabupaten Kolaka Timur (Koltim).

Pria kelahiran Kendari ini, jadi Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus korupsi secara bersama-sama pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur tahun 2014.

- Advertisement -

Dalam keterangan pers, Wakil Kepala Kejati Sultra, Juniman Hutagaol mengatakan, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1850K/Pid.Sus/2016 tanggal 13 Maret 2017 yang bersangkutan merupakan terpidana dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada APBD di Koltim tahun 2014.

“Perbuatan terpidana telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp844.067.525,00,” terang Juniman, Rabu 04 November 2020 kemarin.

Namun, sambung Juniman, terpidana telah mengembalikan uang honor, uang EHRA, belanja fogging, belanja pengadaan alat dapur, belanja pengadaan vaksin rabies dan ABU dengan total seluruhnya berjumlah Rp569.665.000,00.

“Ternyata dari kerugian negara tersebut, setelah dihitung secara proporsional sesuai peran masing-masing, maka terpidana harus membayar uang pengganti sebesar Rp150.202.525,00,” ujarnya.

Terpidana, beber dia, diamankan di Jalan Bumi 14, Perumahan Bumi Permata Hijau, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) dan dibawa di Sultra melalui jalur udara.

“Menjatuhkan pidana kepada terpidana dengan penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” bebernya.

Juniman menambahkan, oleh penyidik yang bersangkutan sudah ditahan, sejak 28 Agustus 2015. Oleh penuntut umum sejak 7 September 2015. Sidang itu bersambung dan berjalan terus-menerus. Pada saat persidangan oleh hakim dilakukan pengalihan menjadi tahanan kota sejak 26 Oktober 2015.

“Begitu putus ada upaya hukum, banding kasasi dan lain sebagainya. sejak putus di tahun 2019 kemarin, dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan sudah tidak berada ditempat makanya langsung dikeluarkan DPO,” katanya.

Kepada terpidana dengan dikenakan penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” bebernya.

Terpidana harus membayar uang pengganti sebesar Rp150.202.525,00. Apabila tidak dibayar sesuai aturan, jaksa berhak untuk menyita barang-barang untuk menutupi jumlah itu. Apabila masih kurang maka dikenakan 8 bulan penjara.

Penulis : Onno

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...