Pembahasan APBD 2021 Mubar Dinilai Cacat Hukum, DPRD Dianggap Makan Gaji Buta

1637
 

Laworo, Inilahsultra.com– Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) Tahun 2021 telah selesai.

Namun pembahasan itu dicekam dan dinilai cacat hukum oleh Sekretaris DPD II Golongan karya (Golkar) Mubar, La Ode Agus.

- Advertisement -

Menurut Agus, pembahasan APBD Mubar 2021 harusnya merujuk pada Permendagri secara menyeluruh atas perubahan Permendagri nomor 74 tahun 2016 tentang peran Plt Bupati, Plt Walikota, Plt Gubernur tentang cuti diluar tanggungan negara bahwa, dalam menyodorkan dokumen APBD atau pembahasan apapun harus ada persetujuan tertulis dari Mendagri lewat Dirjen Otda, dan hal itu tidak bisa diwakilkan, perpanjangan tangan Mendagri atau pemerintah pusat adalah gubernur.

Terkait Pemda Mubar menyodorkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Mubar 2021, tentunya, kata dia, tidak bisa ditandatangani oleh Plt. Bupati Mubar Achmad Lamani karena bertentangan dengan surat keputusan Mendagri nomor 118/5082/OTDA.

“Jadi saya liat ini terkesan dipaksakan dan jelas cacat hukum. Kalaupun betul ditandatangani berarti ini bisa berujung pidana,” Kata Agus melalui press release WhatsApp pribadinya, Jumat, 8 Januari 2021.

Agus juga menanggapi komentar salah satu anggota DPRD Mubar, LD Sariba terkait dengan pernyataannya pembahasan APBD 2021 bahwa apa yang sudah dibahas itu semua sama sekali tidak menyalahi aturan.

Agus meminta agar semua pihak legislatif Mubar kembali membaca kembali aturan yang ada.

“Menjadi salah kalau kemudian pernyataan Sariba bahwa sudah mendapatkan persetujuan dari Mendagri lewat Dirjen Otda. Dia harus baca ulang Permendagri 1 2018 perubahan Permendagri 74 2016. PLT Bupati mubar aja tidak tau kalau harus ada surat itu,” jelasnya.

Agus bilang, Pembahasan APBD Mubar yang terburu buru menciptakan kesan subjektif terhadap masyarakat Mubar.

“Pernyataan salah satu anggota DPR Mubar yang menyatakan tidak menyalahi aturan Kemendagri merupakan pernyataan yang sesat,” tegasnya.

Selama ini, sambung Agus DPRD Mubar belum bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat Mubar.

“Mereka bukan merupakan mitra pemerintah daerah tapi merupakan anak buah dari bupati itu sendiri, buktinya setiap pembahasan apapun yang ada manggut-manggut saja,” tuturnya.

Mantan Aktivis UHO ini menambahkan, yang menjadi fungsi budgeting, legislasi dan pengawasan sebagai DPR pihaknya menilai hanya menjadi tempelan saja.

Bahkan di tengah masalah kemasyarakatan yang sangat kompleks melahirkan pembahasan yang super cepat, ini sangat luar biasa.

“Bicara tentang kerja ikhlas untuk rakyat itu buset saat ini,” tandasnya.

Menurut dia, pembahasan APBD 2021 ini sangat luar biasa konspirasi yang dipertontonkan, bahwa sudah ada rekomendasi dari Mendagri lewat Dirjen Bina Keuangan Daerah itu omong kosong. Plt Bupati malah tidak tau bahwa harus ada rekomendasi dari Mendagri.

“Anggota DPR Mubar bersama eksekutif baca ulang itu surat perintah Mendagri terkait pembahasan APBD bagi daerah yg Plt agar anda tidak menyesatkan publik,” pintanya.

“Waktu 3 hari membahas APBD disetiap OPD itu hal yang mustahil, berarti DPR hanya bengong melongo aja dong pada saat penjabaran tiap OPD. Anda sudah makan gaji buta,” kesalnya.

Agus berpesan kepada 20 anggota DPRD Mubar agar selalu kerja yang benar dan jangan membangun konspirasi untuk melakukan penipuan publik.

“Ingat, anda semua ditugaskan oleh rakyat untuk benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik,” ucapnya.

Terkait kisruh pembahasan APBD 2021 Mubar yang sudah ditetapkan itu sampai saat ini belum ada tanggapan penuh dari Ketua DPRD Mubar, WD Sariani Ilaihi maupun Wakil Ketua 1, Uking Djasa. Dihubungi melalui ponselnya tidak ada yang terhubung.

Namun sebelumya diberitakan melalui media online, Ketua Komisi III DPRD Mubar La Ode Sariba mengatakan, tidak ada aturan yang dilanggar dalam pembahasan maupun penetapan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mubar yang sudah ditetapkan itu

Sariba menyebut, seharusnya Agus sebelum menjustifikasi, seyogyanya membaca terlebih dahulu Permendagri secara keseluruhan.

Pasalnya, kata Sariba, pada Permendagri Nomor 64 tahun 2020 sangat jelas menyebut kewenangan pejabat, carteker, pejabat sementara, atau Plt untuk APBD diberi ruang melakukan penandatanganan.

Reporter : Muh Nur Alim

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...