Tambang Pasir di Nambo Disegel, Pemkot Kendari Dinilai Tebang Pilih Menegakan Aturan

68
Tambang Pasir di Kecamatan Nambo yang disegel oleh Pemkot Kendari.

Kendari, Inilahsultra.com – Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melakukan penyegelan terhadap PT. NET yang merupakan salah satu perusahaan tambang pasir di Kecamatan Nambo menuai sorotan bahkan dinilai dalam menegakkan aturan dalam kota tebang pilih kepada masyarakat.

Sorotan kali ini datang dari Forum Kajian Kebijakan Publik menilai sikap Sekretaris Daerah (Sekda) Nahwa Umar terkait penyegelan tambang pasir masyarakat di Kecamatan Nambo sudah tebang pilih. Pasalnya tambang pasir yang dikelola oleh PT. NET bersama masyarakat bukan hanya satu-satunya tambang pasir di wilayah tersebut.

- Advertisement -

“Ada empat tambang pasir di sana (Nambo) yang beroperasi dan kenapa cuma satu tambang saja yang disegel, sementara aktivitasnya sama menambang pasir yang dikelola masyarakat sekitar. Langkah penyegelan ini bisa membunuh masyarakat yang mencari nafkah tambang pasir tersebut, apalagi kita saat ini diperhadapkan dengan pandemi yang membuat masyarakat semakin terbatas beraktivita,” kata Ketua Umum Forum Kajian Kebijakan Publik, M. Hazratul Ansar, Kamis 15 Juli 2021.

Pria yang biasa disapa Ansar ini menjelaskan, aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Nambo dalam mengelola pasir mendapat izin dan dukungan dari pemerintah setempat mulai dari Camat dan Lurah yang diungkapkan pada saat rapat dengar pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari belum lama ini.

“Masyarakat mengola pasir itu berdasarkan izin usaha yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat. Dalam hal ini kami menilai pemerintah mendukung aktivitas penambangan pasir,” jelasnya.

Bahkan, lanjut Ansar mengatakan, dalam RDP di DPRD antara masyarakat pengola pasir Nambo bersama pemerintah kota yang difasilitasi oleh DPRD Kota Kendari telah ada persetujuan dan dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) kegiatan tersebut dilakukan secara manual.

“Itu juga mendapat dukungan dari DPRD yang memperbolehkan aktivitas tambanh pasir dikelola secara manua. Tapi pertanyaannya dari empat tambang pasir kenapa hanya satu yang disegel oleh pemerintah kota. Harusnya jangan ada yang dibeda-bedakan karena aktivitasnya sama,” jelasnya.

Pemuda asal Abeli ini juga mengungkapkan, kalau alasan pemerintah kota penyegelan telah melanggar Tata Ruang Kota Kendari dan merusak lingkungan, maka sekiranya bukan hanya tambang pasir yang disegel tersebut telah melanggar.

Berbicara penegakan aturan melalui Perda Tata Ruang Kota Kendari dan merusak lingkungan banyak yang melanggar dengan hal yang sama seperti rumah Kampung Empang, Kampung Bakau masuk hutan lindung ruang terbuka hijau (RTH) dilindingi pemerintah berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010-2030.

“Kalau berbicara masalah aturan banyak di Kota Kendari ini yang telah melanggar baik tata ruang dan merusak lingkungan tapi tidak ada tindakan tegas dari pemerintah kota. Masih banyak yang melanggar aturan tata ruang dan merusak lingkungan di kota ini tapi kenapa tidak disegel oleh pemerintah kota,” tanya Ansar.

Kalau memang menegakkan aturan dengan benar, kata Ansar, Forum Kajian Kebijakan Publik bersedia mengawal Sekda Kota Kendari untuk melakukan penertiban seluruh kegiatan apapun yang melanggar tata ruang yang ada di Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ini.

“Kami siap mengawal Ibu Sekda kalau betul-betul turun menertibkan yang melanggar aturan terutama tata ruang. Kalau perlu kita akan memberikan semua data tentang aktivitas yang lelanggar Tata Ruang Kota Kendari,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menyegel PT. Net sebuah perusahaan pengolah pasir di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo Kota Kendari pada Selasa 13 Juli 2021.

Penyegelan dilakukan karena perusahaan tersebut tidak memiliki izin mengelolah pasir Nambo menggunakan mesin dan merusak lingkungan sekitar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Hj. Nahwa Umar menjelaskan, penyegelan dilakukan setelah beberapa kali perusahaan diberi peringatan. Namun tidak mengindahkan, apalagi perusahaan itu tidak mengantongi izin pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

“Atas arahan Korsupgah KPK sehingga kami langsung turun ke lapangan dan di sana masih berjalan terus, atas perintah Korsupgah KPK juga kami sudah tutup dan langsung memasang polisi line,” ungkap Nahwa Umar.

Jenderal ASN Kota Kendari ini mengatakan, pada Juni lalu pemerintah kota sudah menyampaikan teguran dan melaporkan hal ini hingga ke pusat namun belum ada juga tanggapan.

“Langkah tegas yang diambil pemerintah kota untuk menindaklanjuti keluhan warga yang merasa terganggu dengan beroperasinya perusahaan itu,” katanya.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...