
Kendari, Inilahsultra.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan gubernur atas rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2022. Gubernur Ali Mazi hadir langsung di gedung sidang utama DPRD Sultra, Senin 12 September 2022.
Turut mendampingi gubernur pada kegiatan dimaksud, yakni Forkopimda Sultra, Bupati/Walikota se-Sultra serta pimpinan instansi vertikal, serta para pimpinan BUMD lingkup Sultra.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
– Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD meliputi pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, tidak terealisasinya alokasi belanja daerah atau berubahan sumber dri pembiayaan daerah,
– Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar lingkup organisasi, antar program, antar kegiatan dan atar jenis belanja,
– Keadaan yang menyebabkan sifat tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, dan
– Keadaan darurat.
Sementara itu, indeks harga konsumen Sultra pada triwulan kedua tahun 2022 tercatat mengalami inflasi sebesar 4,60 persen dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,51 persen dan lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional 4,35 persen.
Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan dan ketersedian bahan pangan serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat.
Adapun perubahan kebijakan umum APBD dilakukan karena tidak sesuai dengan asumsi kebijakan meliputi, pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. (Adv)